Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Inflasi tahunan Kalsel turun dari 4,47 persen menjadi 4,28 persen, tetapi pemerintah tetap memperkuat intervensi pangan untuk menjaga harga dan daya beli masyarakat.
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) memperkuat pengendalian harga pangan untuk menjaga daya beli masyarakat setelah inflasi tahunan Kalsel tercatat 4,28 persen, turun dari 4,47 persen pada bulan sebelumnya.
Penurunan tersebut menjadi perhatian Pemprov Kalsel karena ruang intervensi pemerintah daerah lebih besar berada pada komoditas pangan. Sementara itu, komoditas dengan kontribusi inflasi terbesar, seperti emas perhiasan, lebih banyak dipengaruhi faktor global dan kebijakan nasional.
Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Kalsel Eddy Elminsyah Jaya mengatakan perkembangan inflasi tersebut menunjukkan adanya perbaikan meski pengendalian harga tetap perlu diperkuat. Hal itu disampaikannya setelah mengikuti Rapat Pengendalian Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) secara virtual melalui Command Center Kalsel di Banjarbaru, Selasa (18/8/2026), sebagaimana diberitakan Diskominfomc, Selasa (18/8/2026).
“Posisi Kalsel kita masih 4,28, tetapi ini lebih baik dibandingkan bulan sebelumnya yaitu 4,47. Jadi kita ada penurunan sekitar 0,2 poin,” ujar Eddy.
Berdasarkan andil inflasi year on year (yoy), emas perhiasan menjadi komoditas dengan kontribusi terbesar, sekitar 1,06 persen, disusul beras. Kondisi tersebut membuat pengendalian harga pangan menjadi salah satu fokus yang dapat dilakukan pemerintah daerah.
“Kalau bicara emas dan BBM mungkin itu intervensi nasional, karena emas juga pengaruh global cukup tinggi, beserta BBM. Yang bisa kita intervensi hanya di harga pangan,” jelasnya.
Untuk menjaga harga kebutuhan pokok, Pemprov Kalsel bersama pemerintah kabupaten dan kota, Bank Indonesia (BI), serta perangkat daerah terkait telah menjalankan Gerakan Pangan Murah dan operasi pasar. Intervensi tersebut diarahkan untuk menjaga ketersediaan komoditas sekaligus mencegah kenaikan harga yang berlebihan.
Tekanan terhadap kebutuhan pangan juga berpotensi meningkat selama bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), misalnya, tingginya permintaan berkaitan dengan kebiasaan masyarakat menggelar kegiatan maulidan di rumah masing-masing.
“Bulan Maulid ini permintaan bahan pokok sangat tinggi. Di Hulu Sungai Tengah kita tahu secara kultur setiap rumah melaksanakan maulidan, sehingga permintaan itu tinggi,” katanya.
Kondisi inflasi HST yang masih berada di atas 4 persen turut menjadi perhatian dalam upaya menjaga stabilitas harga di daerah. Karena itu, intervensi terhadap pangan dinilai perlu dilakukan secara konsisten agar peningkatan permintaan tidak berujung pada tekanan harga yang lebih tinggi.
Pemprov Kalsel juga akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pemangku kepentingan terkait untuk memastikan pasokan bahan pokok tetap tersedia. Upaya tersebut diarahkan agar penurunan inflasi dapat dipertahankan sekaligus memberikan perlindungan terhadap daya beli masyarakat.
“Kita berkepentingan untuk menjaga daya beli masyarakat,” tegasnya. []
Redaksi08
