Perang Rusia-Ukraina, Seruan Pemilu Kembali Menguat

Mantan Menteri Pertahanan Ukraina Mykhailo Fedorov meminta pemerintah mencari mekanisme pemilu yang aman dan legal meski perang dengan Rusia masih berlangsung.

KYIV – Seruan untuk menggelar pemilihan umum di tengah perang kembali mencuat di Ukraina setelah mantan Menteri Pertahanan Ukraina Mykhailo Fedorov mendesak pemerintah mencari mekanisme agar proses demokrasi dapat berlangsung meski konflik dengan Rusia belum berakhir.

Fedorov menyampaikan desakan tersebut pada Selasa (18/8), beberapa pekan setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mencopotnya dari jabatan Menteri Pertahanan. Ia menilai perang tidak semestinya membuat proses demokrasi Ukraina tertunda tanpa batas.

“Demokrasi tidak bisa disandera oleh Rusia,” kata Fedorov dalam video yang diunggah ke YouTube, sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Rabu, (19/08/2026).

Menurut Fedorov, pemerintah perlu merancang mekanisme pemilu yang legal, aman, dan realistis sehingga hak politik masyarakat tetap dapat dijalankan selama perang berlangsung.

“Ini rumit. Tetapi kerumitan bukan berarti ketidakmungkinan,” ujar Fedorov.

Ukraina memberlakukan keadaan darurat militer setelah Rusia melancarkan invasi pada Februari 2022. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala utama penyelenggaraan pemilihan umum di negara tersebut.

Fedorov mengakui pemilu dalam situasi perang menghadirkan persoalan besar. Pemerintah harus memastikan tentara, warga yang berada di sekitar garis depan, serta jutaan warga Ukraina yang tinggal di luar negeri tetap memiliki kesempatan menggunakan hak pilih.

Selain persoalan keamanan, dorongan tersebut muncul setelah Fedorov dicopot dari jabatannya pada Juli. Pencopotan itu kemudian memicu aksi protes selama beberapa pekan dan meningkatkan tekanan politik terhadap Zelensky.

Fedorov sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan sejak Januari. Dalam periode tersebut, ia mendorong sejumlah reformasi militer yang menghadapi persoalan dugaan korupsi, kekurangan peralatan, ketidakhadiran personel, perlakuan terhadap wajib militer, serta program mobilisasi yang menuai penolakan.

Setelah pencopotan Fedorov, Zelensky menunjuk Yevgeniy Khmara, pejabat intelijen dengan profil politik rendah, sebagai Menteri Pertahanan sementara sambil menunggu persetujuan parlemen.

Meski mengusulkan pemilu, Fedorov tidak mengungkap rencana politik pribadinya dalam video tersebut. Sebelumnya, ia beberapa kali menyatakan hanya akan kembali ke pemerintahan apabila menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

Sementara itu, aksi demonstrasi untuk mendukung Fedorov dijadwalkan berlangsung di depan gedung parlemen pada Rabu (19/8). Informasi tersebut disampaikan Sergiy Sternenko, mantan penasihat sekaligus pendukung Fedorov.

Dorongan menggelar pemilu memperlihatkan dilema Ukraina dalam menjaga proses demokrasi sekaligus menghadapi perang yang masih berlangsung. Pemerintah kini menghadapi tantangan untuk menentukan apakah dan bagaimana pemilihan dapat dilaksanakan tanpa mengorbankan aspek keamanan serta hak pilih warga. []

Redaksi08