Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Keputusan pemerintah Nepal menolak pengerahan tim SAR asing menjadi ujian bagi Balendra Shah yang membangun karier politik dengan janji perubahan dan reformasi.
KATHMANDU – Perdana Menteri (PM) Nepal Balendra Shah menghadapi sorotan atas keputusan pemerintahnya menolak pengerahan tim pencarian dan pertolongan (SAR) dari sejumlah negara saat banjir bandang dan longsor melanda wilayah Nepal. Keputusan itu menjadi ujian awal bagi Shah yang sebelumnya membangun citra sebagai politikus pembaru dengan latar belakang rapper dan janji memberantas korupsi.
Pejabat senior Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Nepal mengatakan pemerintah menerima tawaran bantuan dari sejumlah negara dan organisasi internasional, termasuk India, China, Amerika Serikat (AS), Inggris, Jepang, Korea Selatan, Sri Lanka, dan Bangladesh. Namun, seluruh tawaran pengerahan tim penyelamat asing tersebut ditolak.
“Kami juga menerima permintaan serupa dari China dan negara-negara lain, tapi kami menolak permintaan tersebut,” kata pejabat Kemlu, sebagaimana diberitakan Straits Times, Jumat, (28/08/2026).
Keputusan tersebut muncul ketika Nepal masih menghadapi dampak besar bencana banjir dan longsor yang menewaskan hampir 400 orang serta menyebabkan sekitar 1.400 orang lainnya hilang, terutama turis mancanegara.
Sikap pemerintah Shah menempatkan pengalaman dan gaya kepemimpinannya dalam penanganan krisis sebagai perhatian publik. Shah sebelumnya dikenal sebagai figur di luar lingkaran politik tradisional Nepal sebelum terjun ke pemerintahan dan memenangkan pemilihan umum pada Maret 2026.
Shah yang kini berusia 36 tahun menjadi salah satu pemimpin termuda di dunia. Ia memperoleh dukungan besar dengan membawa agenda perubahan di tengah kekecewaan masyarakat terhadap korupsi, nepotisme, pengangguran, dan dominasi elite politik lama.
Sebelum menjadi PM, Shah menjabat wali kota Kathmandu selama tiga tahun. Pada 2022, ia maju sebagai kandidat independen dan mengalahkan kandidat dari partai politik yang selama bertahun-tahun mendominasi pemerintahan Nepal.
Di luar politik, Shah lebih dahulu dikenal sebagai rapper. Ia mulai populer setelah memenangkan kontes rap pada 2013 dan kemudian merilis sejumlah lagu yang mengkritik korupsi serta kesenjangan sosial. Salah satu lagunya, “Balidan”, yang berarti pengorbanan, telah ditonton sekitar 14 juta kali di YouTube.
Shah juga menggunakan musik untuk menyampaikan pesan perubahan. Salah satu lagunya, “Nepal Haseko”, yang berarti “Nepal yang Tersenyum”, bahkan digunakan para demonstran ketika Nepal dilanda gelombang protes pada September 2025.
Protes tersebut awalnya dipicu larangan media sosial, tetapi kemudian berkembang menjadi kemarahan terhadap korupsi, pengangguran, dan stagnasi ekonomi. Sebanyak 77 orang dilaporkan tewas dalam kerusuhan tersebut, dengan banyak korban disebut merupakan demonstran yang ditembak polisi.
Momentum itu turut memperkuat posisi Shah. Ia berkampanye dengan memanfaatkan media sosial dan menjanjikan pemberantasan korupsi, reformasi peradilan, serta penciptaan 1,2 juta lapangan kerja baru.
Partai Rastriya Swatantra (RSP) kemudian meraih kemenangan besar dalam pemilihan umum pada 5 Maret. Shah juga berhasil mengalahkan mantan PM KP Sharma Oli di daerah pemilihan Jhapa 5 yang sebelumnya dikenal sebagai basis kuat Oli.
Namun, perjalanan politik Shah tidak lepas dari kritik. Saat menjabat wali kota, ia mendapat sorotan dari kelompok hak asasi manusia karena dinilai menggunakan polisi secara berlebihan terhadap pedagang kaki lima.
Human Rights Watch turut menyampaikan kekhawatiran tersebut. Wakil Direktur Asia Human Rights Watch Meenakshi Ganguly mengatakan kepemimpinan Shah akan diuji oleh tuntutan agar pemerintahan berjalan berdasarkan aturan.
“Kami berharap sebagai perdana menteri, akan ada fokus pada tatanan yang lebih berbasis aturan,” kata Ganguly.
Shah juga pernah menuai kontroversi akibat unggahan di Facebook pada November 2025 yang memuat kata-kata kasar serta menyebut AS, India, China, dan sejumlah partai politik Nepal, termasuk RSP. Unggahan tersebut kemudian dihapus.
Kini, Shah menghadapi tantangan yang lebih kompleks sebagai kepala pemerintahan, mulai dari kondisi ekonomi Nepal, pengangguran, hingga dampak konflik di Timur Tengah terhadap jutaan warga Nepal yang bekerja di luar negeri. Pemerintahannya juga harus menentukan langkah atas hasil investigasi kerusuhan 2025 yang merekomendasikan agar Oli dituntut.
Di tengah berbagai persoalan tersebut, keputusan menolak bantuan SAR asing saat bencana menjadi salah satu ujian penting bagi pemerintahan Shah. Pemerintah Nepal kini dituntut memastikan penanganan korban tetap berjalan efektif sekaligus menjawab harapan masyarakat terhadap kepemimpinan baru yang menjanjikan perubahan. []
Redaksi08
