Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Pemerintah menargetkan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan pada 2026 dengan mengandalkan skema swakelola yang dinilai lebih efisien sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar.
JAKARTA – Pemerintah mendorong pelaksanaan revitalisasi sekolah secara swakelola untuk menekan biaya pembangunan sekaligus membuka peluang keterlibatan masyarakat di sekitar satuan pendidikan. Skema tersebut menjadi bagian dari program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan yang direncanakan sepanjang 2026.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan pembangunan melalui swakelola memberikan keuntungan dari sisi efisiensi biaya dan kualitas pekerjaan. Sekolah dilibatkan secara langsung dalam pengerjaan sehingga kebutuhan tenaga kerja dan material dapat dipenuhi dari lingkungan sekitar.
“Pertama, itu lebih efisien. Jadi biayanya lebih murah karena dikerjakan sendiri oleh sekolah. Yang kedua, pekerjaannya lebih bagus karena mereka mengerjakan sendiri, jadi mereka melaksanakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya,” katanya.
Selain menghemat biaya, skema tersebut dinilai dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Pengadaan material serta penggunaan tenaga kerja dari wilayah sekitar sekolah berpotensi menggerakkan aktivitas ekonomi daerah.
Pemerintah juga membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam mendukung pembiayaan revitalisasi. Mu’ti menyebut sejumlah sekolah, terutama sekolah swasta, memperoleh dukungan swadaya masyarakat untuk melengkapi kebutuhan pembangunan.
Program revitalisasi tidak hanya diperuntukkan bagi sekolah negeri. Pemerintah turut memasukkan sekolah swasta sebagai sasaran karena dinilai memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program pendidikan nasional.
“Sasaran kami tidak hanya sekolah negeri, tapi juga sekolah-sekolah swasta. Karena kami berpendapat bahwa dukungan sekolah swasta juga sangat besar untuk menyukseskan program-program pemerintah, khususnya revitalisasi,” tutur dia.
Pada 2026, pemerintah telah memulai pembangunan terhadap 11.744 satuan pendidikan. Lebih dari 1.000 satuan pendidikan di antaranya disebut telah menyelesaikan proses revitalisasi. Pemerintah juga menjalankan revitalisasi yang bersumber dari Anggaran Belanja Tambahan (ABT).
Secara keseluruhan, program tersebut dirancang untuk menjangkau 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Sasaran prioritasnya mencakup sekolah yang terdampak bencana, sekolah dengan kondisi rusak berat, serta sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Jadi tahun ini, 2026 itu kita rencanakan melakukan revitalisasi Kemendikdasmen dan juga kementerian terkait itu 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia,” ucap dia.
Mu’ti mengatakan jumlah satuan pendidikan yang direvitalisasi masih berpotensi bertambah. Efisiensi yang diperoleh dari penerapan sistem swakelola menjadi salah satu faktor yang memungkinkan cakupan pembangunan diperluas.
Di sisi pengawasan, pemerintah meminta masyarakat dan media ikut memastikan pembangunan berjalan sesuai tata kelola pemerintahan. Pengawasan tersebut diperlukan untuk mencegah kebocoran maupun penyalahgunaan dalam pelaksanaan program, sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Sabtu, (12/09/2026).
“Kami juga mohon dukungan dari masyarakat dan juga dari teman-teman media untuk memastikan bahwa pelaksanaan revitalisasi dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang benar, dipastikan tidak ada kebocoran dan penyalahgunaan,” kata dia.
Pelibatan sekolah dan masyarakat melalui skema swakelola diharapkan tidak hanya mempercepat perbaikan fasilitas pendidikan, tetapi juga membuat manfaat program lebih terasa di lingkungan sekitar. []
Redaksi08
