Neni Pastikan Bansos dan Insentif Penggiat Agama Tetap Aman

Pemkot Bontang memastikan insentif tokoh agama, kader posyandu, dan bantuan bagi kelompok rentan tetap diprioritaskan meski APBD disebut menyusut dari Rp3 triliun menjadi Rp1,5 triliun.

BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang memastikan program perlindungan sosial tetap menjadi prioritas meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang mengalami penyesuaian dari sekitar Rp3 triliun menjadi Rp1,5 triliun akibat berkurangnya dana transfer dan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor sumber daya alam.

Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad dalam kegiatan Bontang Lestari Bersholawat di halaman Kantor Kelurahan Bontang Lestari, Sabtu (12/09/2026) malam.

Di tengah tekanan terhadap kemampuan fiskal daerah, Pemkot Bontang menyatakan sejumlah program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap dipertahankan, mulai dari insentif tokoh agama lintas iman sebesar Rp2 juta per bulan, insentif kader posyandu Rp1 juta per bulan, hingga bantuan tunai Rp300 ribu bagi kelompok rentan yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Penjelasan mengenai kondisi anggaran itu disampaikan langsung kepada masyarakat sebagai bagian dari keterbukaan pemerintah mengenai dampak berkurangnya penerimaan daerah, sebagaimana diberitakan Ppid Setda Bontang, Minggu, (13/09/2026).

“Meskipun APBD Kota Bontang mengalami penyesuaian dari Rp3 triliun menjadi Rp1,5 triliun akibat penurunan dana transfer dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor sumber daya alam, Pemerintah Kota Bontang tetap berkomitmen menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama,” jelas Neni.

Penurunan kapasitas anggaran tersebut membuat pemerintah daerah harus menyesuaikan postur belanja. Namun, Pemkot Bontang menegaskan kebijakan penghematan tidak diarahkan dengan mengorbankan jaring pengaman sosial bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Penyampaian kondisi fiskal itu dilakukan dalam kegiatan keagamaan yang dihadiri ratusan jemaah dan tokoh masyarakat. Kegiatan Bontang Lestari Bersholawat disebut telah berlangsung selama 41 hari berturut-turut dan dinilai pemerintah turut memperkuat kebersamaan serta menjaga kondusivitas sosial di tengah masyarakat.

Neni hadir dalam kegiatan tersebut didampingi Lurah Bontang Lestari M. Akbar Aditya. Selain membahas kondisi keuangan daerah, pemerintah turut menyampaikan sejumlah capaian dalam pelayanan kesehatan, lingkungan, serta inovasi ketenagakerjaan berbasis digital.

Pemkot Bontang juga mengajak orang tua meningkatkan pengawasan terhadap anak dan remaja, terutama dalam menghadapi pengaruh penggunaan gawai dan lingkungan pergaulan yang dinilai dapat berdampak terhadap pembentukan karakter generasi muda.

Kegiatan tersebut tidak diikuti Neni hingga selesai karena Wali Kota Bontang harus menghadiri Rapat Paripurna APBD Perubahan Tahun 2026. Agenda itu berkaitan dengan penyesuaian kebijakan fiskal daerah di tengah perubahan kemampuan pendapatan Bontang.

Dengan menyusutnya kapasitas APBD, keberlanjutan bantuan dan insentif sosial menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga daya tahan masyarakat. Pemkot Bontang berharap penyesuaian anggaran tetap dapat dilakukan tanpa mengurangi perhatian terhadap kelompok rentan serta pelayanan dasar yang langsung dirasakan warga. []

Redaksi