Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Fatima Ezzahra El Mansouri menjadi perdana menteri perempuan pertama Maroko setelah PAM memenangkan pemilu legislatif, tetapi hanya menguasai 97 dari 395 kursi sehingga harus membangun koalisi pemerintahan.
RABAT – Tugas pertama Fatima Ezzahra El Mansouri setelah ditunjuk Raja Mohammed VI sebagai perdana menteri Maroko bukan hanya memimpin pemerintahan, tetapi juga merajut koalisi untuk mengamankan dukungan mayoritas di parlemen. Partai Otentisitas dan Modernitas (PAM) yang menaunginya memang menjadi peraih kursi terbanyak dalam pemilihan umum legislatif 23 September 2026, tetapi hanya memperoleh 97 dari 395 kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Maroko.
Jumlah tersebut masih jauh dari 198 kursi yang diperlukan untuk menguasai mayoritas mutlak. Karena itu, El Mansouri harus segera membuka pembicaraan dengan sejumlah partai untuk membentuk pemerintahan baru sekaligus memastikan agenda politik dan pembangunan pemerintahannya mendapat dukungan parlemen.
Istana kerajaan mengumumkan penunjukan El Mansouri pada Selasa (29/09/2026), empat hari setelah hasil pemilu legislatif diumumkan. Raja Mohammed VI memberikan mandat kepada politikus yang juga menjabat wali kota Marrakesh dan menteri bidang perencanaan tata ruang, pembangunan perkotaan, perumahan, serta kebijakan perkotaan itu untuk membentuk pemerintahan baru.
El Mansouri menyebut penunjukan tersebut sebagai tonggak penting dalam sejarah politik Maroko. Dalam pidato yang disiarkan televisi, sebagaimana diberitakan Sindo, Rabu, (30/09/2026), dia mengatakan, “Untuk pertama kalinya dalam sejarah negara kita, seorang perempuan memikul tanggung jawab memimpin pemerintahan,” ujarnya.
Dia menambahkan, “Ini merupakan sumber kebanggaan tidak hanya bagi saya, tetapi juga bagi seluruh perempuan Maroko.”
Selain menjadi simbol perubahan dalam representasi perempuan, mandat tersebut membawa El Mansouri pada persoalan politik yang harus segera diselesaikan. PAM menyatakan terbuka untuk bekerja sama dengan seluruh partai, tetapi sejumlah kekuatan politik, termasuk Partai Keadilan dan Pembangunan (PJD) serta Federasi Kiri Demokratis, telah menyatakan akan tetap berada di luar pemerintahan.
Kondisi itu membuat pembentukan koalisi menjadi pekerjaan awal yang krusial bagi El Mansouri. PAM berada di posisi teratas dengan 97 kursi, disusul Perkumpulan Nasional Independen (RNI) dengan 66 kursi dan Partai Istiqlal dengan 65 kursi. PJD yang sebelumnya pernah memimpin pemerintahan juga bangkit dengan mengamankan 54 kursi.
Pemerintahan baru nantinya akan memegang kendali atas berbagai agenda investasi bernilai miliaran dolar, termasuk persiapan Maroko menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) 2030 bersama Portugal dan Spanyol. Besarnya kebutuhan investasi tersebut membuat konfigurasi koalisi parlemen menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintah berikutnya.
El Mansouri merupakan perempuan kedua di dunia Arab yang memimpin pemerintahan setelah Najla Bouden yang menjadi perdana menteri Tunisia pada Oktober 2021 hingga Agustus 2023. Ia lahir di Marrakesh pada 1976 dan menempuh pendidikan hukum, termasuk studi lanjutan di Universitas Montpellier, Prancis, serta pendidikan hukum bisnis Anglo-Saxon di Universitas New York, Amerika Serikat.
Karier politik El Mansouri berkembang dari pemerintahan daerah ke tingkat nasional. Ia pernah terpilih sebagai wali kota Marrakesh pada 2009 dan kembali memimpin pemerintahan kota tersebut setelah pemilu 2021. Pada Oktober 2021, ia masuk pemerintahan nasional sebagai Menteri Perencanaan Tata Ruang Nasional, Pembangunan Perkotaan, Perumahan, dan Kebijakan Perkotaan.
Selama berada di pemerintahan nasional, sejumlah agenda yang berada dalam lingkup tugasnya antara lain program bantuan perumahan langsung, reformasi tata ruang dan perencanaan kota, serta penanganan relokasi warga yang terdampak gempa bumi Al Haouz.
Dengan kemenangan PAM tanpa mayoritas mutlak, El Mansouri kini harus mengubah kemenangan elektoral tersebut menjadi pemerintahan yang memiliki dukungan parlemen. Keberhasilan membentuk koalisi akan menjadi langkah awal sebelum pemerintahannya menjalankan agenda ekonomi, pembangunan, dan persiapan Maroko menghadapi Piala Dunia FIFA 2030. []
Redaksi 03
