Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PARLEMENTARIA KOTA SAMARINDA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda. Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menghimbau Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam kebijakan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperlukan inovasi dan kreativitas terkait bidang ekonomi dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2024.
Menurut Abdul Rofik, anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda saat usai menghadiri Forum lintas perangkat daerah bidang ekonomi dan Sumber daya alam dalam rangka penyusunan RKPD Kota Samarinda Tahun 2024, di Ruang rapat kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Pembangunan (Bappedalitbang) Kota Samarinda, jalan Dahlia Nomor 81, Samarinda, Rabu (08/03/2023).
“Membuat sebuah kebijakan dalam meningkatkan PAD kota Samarinda maka diperlukan inovasi dan kreativitas pemerintah Kota Samarinda,” kata politisi dari Partai Keadilan Sejahtra (PKS) ini.
Dia melanjutkan, pihaknya menyarankan pada Pemkot untuk membuka kesempatan kerja melalui UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), “rakyat kita ini yang diperlukan dan bisa hidup ternyata lebih banyak usaha menengah ke bawah dengan UMKM yang bagus maka terjadi namanya pemerataan kesempatan kerja maka tidak ada yang namanya pengangguran,” tutur Abdul Rofik memberikan saran.
“Antara kemauan sama pengetahuan itu berbeda maka kewajiban pemerintah daerah adalah bagai mana mereka itu diberikan bimbingan agar mereka itu menjadi pedagang yang andal agar tidak menjadi PKL (Pedagang Kaki lima, red) liar, maka perlu ada pelatihan sehingga nantinya tidak perlu lagi namanya PKL liar,” terang Rofik, sapaan akrabnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, soal kredit tanpa bunga program Pemkot Samarinda yang disalurkan oleh Bank Kaltimtara untuk persyaratannya dipermudah, “ada namanya dana yang disalurkan melalu Bank Kaltimtara sebanyak Rp. 15 milyar itu untuk kredit Bertuah (Berusaha, Beruntung dan Berkah, red) itu tidak pakai bunga, tetapi bagaimana itu uang rakyat maka seharusnya tidak memakai standar perbankan tetapi harus berdasarkan rekomendasi Dinas Koperasi dan UMKM,” jelasnya.
“Retribusi parkir itu dibina dan dikelola ini bisa dijadikan bisnis masyarakat yang memiliki lahan untuk membangun lahannya itu kemudian ada kerja sama 60 dan 40 persen ini lumayan untuk kesempatan kerja bagi masyarakat yang tidak kerja kemudian ada pebisnis baru namanya menyiapkan lahan parkir,” imbuhnya.
Wakil Rakyat kelahiran Bangkalan, 16 November 1970 ini, mengungkapkan ketahanan pangan itu sangat penting mulai tingkat keluarga hingga tingkat daerah, “sekarang kita ini terjadi inflasi pangan dan inflasi keuangan dengan tidak stabil bahan pangan berapa pun uang kita itu akan terus untuk beli bahan pangan saja tidak sempat beli televisi karena sumber pangan dari luar daerah, karena itu optimalkan pertanian dan perikanan, adannya ketahanan pangan di daerah itu sangat bagus, tapi bagaimana pemerintah menjembatani keduanya supaya usahanya bisa laku,” ungkapnya. []
Penulis : Guntur Riyadi | Penyunting : Nursiah
