Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik yang saat ini juga menjabat selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) menerima audiensi Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Hetifah Sjaifudian di Jakarta, Senin (6/11/2023) kemarin.
Akmal Malik mengungkapkan, ia dan Hetifah Sjaifudian terlibat diskusi membahas bagaimana agar pembangunan pendidikan di Kaltim tidak meninggalkan buffer zone atau daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). “Kami berdiskusi tentang pembangunan pendidikan untuk kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara. Pada saatnya, semua wilayah Kaltim akan menjadi penyangga IKN,” kata Pj Gubernur Akmal Malik.
Terpenting kata Akmal, rencana pembangunan dan kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim harus bergerak selaras dengan kabupaten dan kota. Dia pun mengapresiasi dukungan Hetifah Sjaifudian, wakil rakyat yang memiliki perhatian besar untuk pembangunan sumber daya manusia Kalimantan Timur. “Tentu kolaborasi harus kita lakukan, bukan hanya dengan kabupaten dan kota, tetapi juga pusat. Salah satunya kolaborasi dan sinergi dengan wakil rakyat kita di Senayan,” tambah Akmal Malik.
Hetifah Sjaifudian merasa sangat berbahagia bisa berdiskusi secara langsung dengan Pj Gubernur Akmal Malik. Sebab meski hanya bertugas dalam masa transisi (satu tahun), ia melihat Pj Gubernur Akmal Malik memiliki perhatian sangat serius untuk membangun Kalimantan Timur.
Masa transisi menurut Hetifah, justru sangat penting untuk menanamkan hal-hal yang baik. “Bukan berarti karena transisi tidak usah membuat kebijakan yang penting. Justru di masa transisi ini menjadi kesempatan untuk membuat fondasi atau kebijakan penting berbasis data dan fakta,” kata Hetifah, demikian disapa.
Apalagi, dalam kapasitas sebagai Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik sudah menerapkan data berbasis desa dengan data yang presisi. “Dengan basis data presisi itu bisa terlihat, siapa yang paling berhak diberikan beasiswa. Siapa yang putus sekolah, siapa menganggur dan seterusnya,” jelas Hetifah.
Dia merasakan ada kesamaan konsep pemikiran dengan Pj Gubernur Sulawesi Berat periode 2022-2023 ini. Hetifah juga berharap Pj Gubernur Kaltim bisa menerapkan contoh keberhasilan yang telah dilakukan di Provinsi Sulawesi Barat dengan penerapan data presisi tersebut.
Sejumlah rekomendasi juga disampaikan Hetifah, sebagaimana yang dihasilkan dari Rembuk Pendidikan yang berlangsung belum lama ini. “Kebijakan pendidikan harus sejalan antara daerah dan pusat. Misal soal sarana dan prasarana, kesejahteraan guru, anak didik dan lainnya,” pungkasnya. (ADV/IHS/DISKOMINFO.KALTIM)
