Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PARLEMENTARIA SAMARINDA – KOMISI IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau hearing bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda. RDP digelar di ruang rapat bersama lantai 1 Gedung DPRD Kota Samarinda Jalan Basuki Rahmat, Samarinda, Rabu (13/03/2024) beberapa waktu lalu.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Sri Puji Astuti mengatakan, RDP membahas revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pendidikan, pertemuan kali ini juga memfokuskan pada pembahasan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
“Membahas alasan mengapa Perda Nomor 4/2013 harus di revisi dan Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional -red) yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan terutama kesiapan serta kesediaan sumber daya manusia, yakni tenaga pendidik,” ujar Puji, sapaan akrabnya.
Dia juga menegaskan pentingnya memperhatikan kesejahteraan guru, termasuk status dan pembayaran insentif. Mengingat peran pentingnya tenaga pendidik dalam dunia pendidikan merupakan salah satu hal yang paling krusial.
“Kami juga membahas PPDB, pembiayaan pendidikan, kesiapan kurikulum, dan hal terkait lainnya,” kata wakil rakyat dari daerah pemilihan Kecamatan Samarinda Ulu ini.
Politisi Partai Demokrat ini menilai, penyelenggaraan pendidikan di Samarinda masih memiliki sejumlah permasalahan. Seperti PPDB yang tidak sesuai dengan zonasi dan ketidakmerataan sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan.
“Beberapa kecamatan di Samarinda bahkan tidak memiliki Sekolah Menengah Pertama. Oleh karena itu, kami membahas agar kesiapan anggaran dan SDM di bidang pendidikan dapat terus diperhatikan,” tuturnya.
Menurut Puji, permasalahan ini dapat terjadi dikarenakan tidak terjalinnya kerjasama antara Disdikbud Samarinda dan Disdikbud Kalimantan Timur (Kaltim) untuk pembangunan satuan pendidikan yang baru. Sementara untuk wilayah yang tidak memiliki SMP Negeri, pihaknya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk lebih luwes menerapkan porsi zonasinya.
“Kami minta zonasi lebih fleksibel, misalnya wilayah yang tidak mempunyai SMP Negeri Disdikbud Samarinda dapat mengakomodir anak yang ada di wilayah itu dengan memperbesar porsi zonasinya. Jadi dibijaksanain saja,” katanya.
Dengan adanya pertemuan ini, Puji berharap kualitas pendidikan di Samarinda bisa terus meningkat. Demikian pula dengan sejumlah permasalahan mengenai pendidikan dapat diminimalisir.
“Jadi banyak yang harus dibenahi, terutama bagaimana anak di Samarinda bisa bersekolah negeri dan sekolah swasta kalau bisa mendapat subsidi dari Pemerintah Kota Samarinda,” tutup Puji. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Agus P Sarjono
