PARIS – Museum Louvre, simbol kebanggaan dan warisan budaya Prancis, kembali dibuka pada Rabu (22/10/2025) setelah tiga hari penutupan akibat perampokan spektakuler yang mempermalukan otoritas keamanan negeri itu. Di negara yang mengaku sebagai penjaga warisan dunia, pencurian perhiasan bernilai puluhan juta euro di siang bolong menimbulkan pertanyaan serius: di mana …
Read More »Sarkozy Dipenjara, Tapi Tetap Istimewa
PARIS – Penahanan mantan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy kembali memunculkan pertanyaan tajam tentang keadilan yang berwajah ganda di negeri yang dikenal menjunjung tinggi prinsip kesetaraan di depan hukum. Bagaimana tidak, di saat banyak narapidana biasa berdesakan dalam sel sempit tanpa pengawasan layak, Sarkozy justru mendapat dua pengawal pribadi dan perlakuan …
Read More »Politik Sri Lanka Berdarah Lagi
KOLOMBO – Penembakan terhadap politisi oposisi Sri Lanka, Lasantha Wickramasekara, menjadi tamparan keras bagi pemerintahan Presiden Anura Kumara Dissanayake yang baru setahun berkuasa dengan janji menegakkan hukum dan ketertiban. Ironisnya, justru di bawah kepemimpinan yang mengusung semangat reformasi hukum itu, seorang politisi tewas ditembak di ruang kerjanya sendiri, memperlihatkan betapa …
Read More »Libur Akhir Tahun, Tiket Pesawat Lebih Murah 50%
JAKARTA – PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports mengambil langkah strategis dengan memberikan potongan sebesar 50 persen terhadap tarif jasa kebandarudaraan sebagai upaya mendukung mobilitas masyarakat selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Langkah ini sejalan dengan Surat Menteri Perhubungan Nomor PR/303/1/8/MHB/2025 tentang Pengenaan Potongan Harga Tarif …
Read More »Sekolah Samarinda Bocor, DPRD Geram
SAMARINDA – Meski anggaran pendidikan di Kota Samarinda diklaim besar, kondisi bangunan sekolah masih menyisakan banyak persoalan. Kerusakan langit-langit dan rembesan air menjadi bukti nyata bahwa pengawasan pemerintah terhadap pendidikan belum maksimal. Dalam kunjungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda ke tiga sekolah di Kecamatan Samarinda Ilir SDN 001, …
Read More »DPRD Optimalkan Penyusunan Perda
SAMARINDA — Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kalimantan Timur mendapat perhatian serius dari DPRD Provinsi Kaltim. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, menekankan pentingnya kehati-hatian dalam merumuskan regulasi yang tidak hanya menjaga kelestarian alam, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat. “Jadi penekanannya di …
Read More »Kebijakan Tak Boleh Sekadar Seremoni
SAMARINDA — Evaluasi terhadap kebijakan pendidikan dan kesehatan di Kalimantan Timur menjadi sorotan utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahry, menegaskan perlunya langkah konkret agar program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran. Pernyataan itu disampaikannya usai Rapat Paripurna ke-40 DPRD Kaltim, Selasa (21/10/2025), …
Read More »Bankaltimtara Dorong UMKM Naik Kelas
SAMARINDA – Upaya memperkuat fondasi ekonomi daerah kembali dipertegas melalui Program Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 800.000 debitur dan peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) Tahun 2025 yang digelar di Gedung Olah Bebaya, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Selasa (21/10/2025). Kegiatan ini menjadi momentum besar bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur …
Read More »Salehuddin Desak Pansus Tingkatkan Efektivitas
SAMARINDA – Lambatnya penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) oleh sejumlah Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menjadi sorotan serius Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin. Hal ini ia sampaikan usai Rapat Paripurna ke-40 yang berlangsung di Gedung DPRD Kaltim, Selasa, (21/10/2025). Salehuddin menekankan bahwa tiga bulan …
Read More »Regulasi Lemah Hambat Energi Terbarukan Kaltim
SAMARINDA – Upaya Kalimantan Timur (Kaltim) menuju energi bersih ternyata masih berjalan lambat, meskipun pemerintah daerah telah menargetkan bauran energi terbarukan sebesar 79 persen pada 2045. Target ini lebih tinggi dibanding target nasional yang sebesar 70 persen, namun implementasinya masih jauh dari harapan akibat lemahnya pengawasan dan minimnya penerapan sanksi …
Read More »
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan