Yusuf

Eigendom Verponding Tak Lagi Diakui sebagai Dasar Kepemilikan Tanah

BERAU – Pemerintah menegaskan bahwa dokumen Eigendom Verponding, yang merupakan sistem kepemilikan tanah warisan era kolonial Belanda, tidak lagi diakui sebagai dasar hukum penguasaan lahan. Status hukum eigendom telah dicabut secara resmi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Namun, praktik klaim kepemilikan tanah berdasarkan …

Read More »

Layanan Tukar Uang Di Samarinda

SAMARINDA – Warga Samarinda kini dapat memanfaatkan layanan penukaran uang baru melalui program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (Serambi BI) 2025 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan jaringan perbankan. Program ini berlangsung dari 3 hingga 20 Maret 2025 dan menyediakan dua metode layanan: kas keliling BI …

Read More »

Kekerasan Terhadap Minoritas Alawite Mencuat di Suriah, Warga Sipil Jadi Sasaran

DAMASKUS – Selama dua hari, Rihab Kamel (35) dan keluarganya terpaksa bersembunyi di kamar mandi rumah mereka di Baniyas, Suriah, menyaksikan kelompok bersenjata mengejar warga dari komunitas Alawite. Kota pesisir tersebut, yang menjadi basis utama minoritas Alawite, mengalami gelombang kekerasan yang paling parah sejak jatuhnya rezim Presiden Bashar al-Assad pada …

Read More »

Harga Batu Bara Naik Setelah AS Tarik Diri dari Pendanaan Energi Fosil

JAKARTA – Harga batu bara global mengalami lonjakan pada perdagangan Rabu (06/03/2025), dipicu oleh keputusan Amerika Serikat (AS) yang menarik diri dari komitmen pendanaan transisi energi di sejumlah negara berkembang. Langkah ini dinilai dapat mengganggu upaya global untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Berdasarkan data dari Refinitiv, harga batu bara …

Read More »

Advokat Bukan Kriminal! Peradi Minta Imunitas Hukum

JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi), Luhut MP Pangaribuan, mengajukan usulan agar advokat mendapatkan imunitas profesi dalam revisi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, …

Read More »

Benarkah Ada Mafia Migas di Pertamina?

JAKARTA – Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar, mengungkap adanya indikasi praktik mafia migas di PT Pertamina (Persero). Menurutnya, hal ini terlihat dari keterlibatan perusahaan perantara atau broker dalam pengadaan bahan bakar minyak (BBM). Pernyataan tersebut dikuatkan oleh mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang sebelumnya …

Read More »

Bantuan Militer ke Ukraina Dihentikan Sementara oleh AS

AMERIKA SERIKAT – Amerika Serikat (AS) telah menghentikan sementara bantuan militer ke Ukraina. Keputusan ini diambil beberapa hari setelah ketegangan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Ruang Oval. Seorang pejabat Gedung Putih pada Selasa (04/03/2025) mengonfirmasi penghentian tersebut sambil menilai kembali alokasi bantuan untuk memastikan …

Read More »

Tilang Syariah Hadir di Lombok Tengah

NUSA TENGGARA BARAT – Kepolisian Resor (Polres) Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), meluncurkan program inovatif dalam penegakan hukum lalu lintas dengan pendekatan berbasis nilai keagamaan, yaitu Tilang Syariah. Program ini khusus diterapkan selama bulan Ramadan 1445 H, yang menyasar pelanggar lalu lintas yang beragama Islam. Kasat Lantas Polres …

Read More »

Kejagung Buka Peluang Periksa Erick Thorir dalam Kasus Korupsi Pertamina

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak menutup kemungkinan untuk memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Patra Niaga periode 2018–2023. Dugaan kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp197,3 triliun, dengan potensi peningkatan …

Read More »
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X