JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa dua aparat desa di Tangerang, Banten, diwajibkan membayar denda administratif sebesar Rp48 miliar. Denda ini dikenakan akibat pemasangan pagar laut ilegal yang merusak ekosistem pesisir. Meskipun identitas spesifik lokasi desa tidak diungkap, pejabat yang terlibat adalah Kepala Desa berinisial …
Read More »Kuasa Hukum Kades Kohod Bantah Mampu Bayar Denda Pagar Laut
JAKARTA – Kuasa Hukum Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin, membantah klaim yang disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono terkait kesediaan kliennya untuk membayar denda sebesar Rp48 miliar terkait pemasangan pagar laut di Tangerang. Yunisar, pengacara Arsin, menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan tampaknya dibuat-buat untuk menjerat …
Read More »Efisiensi Anggaran Berdampak Pada Kebersihan Lingkungan di Samarinda
SAMARINDA – Kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat berimbas pada sektor kebersihan di beberapa daerah, termasuk di Jember, Jawa Timur, dan Samarinda, Kalimantan Timur. Pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan petugas kebersihan di Jember menyebabkan penumpukan sampah yang mengganggu kenyamanan warga. Sementara itu, di Samarinda, peningkatan volume sampah …
Read More »Presiden Direktur Freeport Dukung Kebijakan Prabowo Soal Devisa Ekspor
JAKARTA – Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, menyatakan dukungan terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mewajibkan devisa hasil ekspor (DHE) ditempatkan di bank nasional selama satu tahun. Meski begitu, Tony menekankan pentingnya mempertimbangkan kebutuhan operasional dan finansial perusahaan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam keterangannya di The Gade Tower, Jakarta, …
Read More »Bebas Biaya, Bea Balik Nama Kendaraan Bekas Dihapus Mulai Tahun 2025
JAKARTA – Pemerintah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta mengumumkan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan bekas akan dihapuskan mulai 5 Januari 2025. Kebijakan ini, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), menandai perubahan penting …
Read More »Kendala Armada Truk Bisa Gagalkan Penertiban TPS Liar di Banjarmasin
BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin berisiko gagal memenuhi target penertiban Tempat Penampungan Sementara (TPS) liar dalam waktu 2×24 jam, disebabkan oleh kendala keterbatasan armada truk pengangkut sampah. Kendala tersebut diungkapkan Wakil Wali Kota Banjarmasin, Ananda, saat meninjau lokasi TPS liar di Jalan Lingkar Dalam Selatan pada Rabu (26/02/2025). Ananda menyatakan, …
Read More »Apple Investasikan Rp2,6 Triliun untuk Pengembangan Teknologi di Indonesia
JAKARTA – Pemerintah Indonesia berhasil mencapai kesepakatan dengan perusahaan teknologi global, Apple Inc., untuk investasi senilai US$160 juta atau sekitar Rp2,6 triliun (dengan kurs Rp16.360). Kesepakatan ini mencakup pengembangan sektor inovasi serta sumber daya manusia (SDM) melalui pendirian institusi teknologi dan fasilitas riset serta pengembangan (R&D) pertama di Asia. Menteri …
Read More »Warga Desa Rantau Bakula Adukan Dampak Pertambangan ke DPRD Kalsel
BANJARMASIN – Warga Desa Rantau Bakula, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel), mengadukan sejumlah dampak negatif akibat aktivitas pertambangan batubara yang dilakukan oleh PT Merge Mining Industri (MMI) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel. Keluhan yang disampaikan mencakup pencemaran air bersih, kerusakan rumah, kebisingan, serta meningkatnya kasus Infeksi Saluran Pernapasan …
Read More »Tony Blair Resmi Dilantik sebagai Anggota Dewan Pengawas BPI Danantara
JAKARTA – Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memberikan penjelasan terkait penunjukan mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, sebagai anggota Dewan Pengawas lembaga tersebut. Penunjukan Blair dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dan dinilai memiliki tujuan untuk memperkuat eksposur internasional BPI Danantara. Wakil Ketua Dewan Pengawas BPI …
Read More »Presiden Prabowo Perketat Aturan Devisa Ekspor Sumber Daya Alam
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 mengenai Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam (SDA). Peraturan yang akan mulai berlaku pada 1 Maret 2025 ini menggantikan PP Nomor 36 Tahun 2023, dengan tujuan untuk memperketat …
Read More »