JAKARTA – Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung (MA), Prim Haryadi, menegaskan bahwa hukuman mati tetap berlaku di Indonesia meskipun penerapannya akan dibatasi melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang mulai efektif pada 2026. Pernyataan ini disampaikan dalam Seminar Nasional bertajuk “Hukuman Mati dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, dan Hukum …
Read More »BPK Audit Sistem Coretax Senilai Rp1,3 Triliun
JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia saat ini tengah melakukan audit menyeluruh terhadap sistem administrasi perpajakan modern Indonesia, yaitu Coretax. Proyek pemerintah yang menelan anggaran sebesar Rp1,3 triliun ini menjadi perhatian BPK untuk memastikan implementasinya dapat mendukung target penerimaan negara yang lebih optimal. Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup …
Read More »Tegakkan Perda, Kejari Balikpapan Musnahkan 37 Pom Mini Ilegal
BALIKPAPAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Balikpapan melakukan pemusnahan terhadap 37 unit mesin pompa mini sebagai barang bukti pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) pada Rabu (27/02/2025). Pemusnahan ini merupakan tindak lanjut dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, setelah melalui proses persidangan tindak pidana ringan (tipiring). Kepala Seksi Pemulihan Aset dan …
Read More »IKN Jadi Pusat Investasi Global, Proyek Terowongan Multi-Sarana Rp70 Triliun Dimulai
JAKARTA – Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menarik perhatian investor global, salah satunya adalah perusahaan asal Tiongkok, PT China Harbour Indonesia (CHI). Otorita IKN baru saja memberikan Letter to Proceed (LTP) kepada CHI untuk menggarap proyek strategis pembangunan jalan dan terowongan multi-sarana (multi utility tunnel/MUT) senilai Rp70 triliun. Proyek ini merupakan …
Read More »Denda Rp48 Miliar untuk Dua Aparat Desa Tangerang Soal Pagar Laut Ilegal
JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa dua aparat desa di Tangerang, Banten, diwajibkan membayar denda administratif sebesar Rp48 miliar. Denda ini dikenakan akibat pemasangan pagar laut ilegal yang merusak ekosistem pesisir. Meskipun identitas spesifik lokasi desa tidak diungkap, pejabat yang terlibat adalah Kepala Desa berinisial …
Read More »Kuasa Hukum Kades Kohod Bantah Mampu Bayar Denda Pagar Laut
JAKARTA – Kuasa Hukum Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin, membantah klaim yang disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono terkait kesediaan kliennya untuk membayar denda sebesar Rp48 miliar terkait pemasangan pagar laut di Tangerang. Yunisar, pengacara Arsin, menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan tampaknya dibuat-buat untuk menjerat …
Read More »Efisiensi Anggaran Berdampak Pada Kebersihan Lingkungan di Samarinda
SAMARINDA – Kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat berimbas pada sektor kebersihan di beberapa daerah, termasuk di Jember, Jawa Timur, dan Samarinda, Kalimantan Timur. Pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan petugas kebersihan di Jember menyebabkan penumpukan sampah yang mengganggu kenyamanan warga. Sementara itu, di Samarinda, peningkatan volume sampah …
Read More »Presiden Direktur Freeport Dukung Kebijakan Prabowo Soal Devisa Ekspor
JAKARTA – Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, menyatakan dukungan terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mewajibkan devisa hasil ekspor (DHE) ditempatkan di bank nasional selama satu tahun. Meski begitu, Tony menekankan pentingnya mempertimbangkan kebutuhan operasional dan finansial perusahaan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam keterangannya di The Gade Tower, Jakarta, …
Read More »Bebas Biaya, Bea Balik Nama Kendaraan Bekas Dihapus Mulai Tahun 2025
JAKARTA – Pemerintah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta mengumumkan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan bekas akan dihapuskan mulai 5 Januari 2025. Kebijakan ini, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), menandai perubahan penting …
Read More »Kendala Armada Truk Bisa Gagalkan Penertiban TPS Liar di Banjarmasin
BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin berisiko gagal memenuhi target penertiban Tempat Penampungan Sementara (TPS) liar dalam waktu 2×24 jam, disebabkan oleh kendala keterbatasan armada truk pengangkut sampah. Kendala tersebut diungkapkan Wakil Wali Kota Banjarmasin, Ananda, saat meninjau lokasi TPS liar di Jalan Lingkar Dalam Selatan pada Rabu (26/02/2025). Ananda menyatakan, …
Read More »
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan