SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda tengah menggenjot pembahasan sejumlah rancangan peraturan daerah (raperda) prioritas yang ditargetkan rampung pada 2025. Salah satu anggota Komisi II, Kamarudin, mengungkapkan bahwa ada empat raperda yang menjadi fokus utama, yakni tentang Produk Halal, Transportasi Publik, Lingkungan Hidup, dan Limbah Domestik. “Perda yang dibahas itu masalah …
Read More »Warga Minim Akses Septik, DPRD Dorong Subsidi Pemerintah
SAMARINDA – Persoalan sanitasi dan pengelolaan limbah domestik di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Kamarudin, menegaskan pentingnya perhatian serius terhadap isu ini yang dinilainya sudah seharusnya menjadi prioritas sejak lama. “Usulan-usulan daripada pejabat sebelumnya, seharusnya kalau dia proaktif masalah membahas ini karena barang ini …
Read More »DPRD Desak Aturan Limbah Diterapkan
SAMARINDA – Minimnya pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan limbah domestik menjadi perhatian serius Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Kamarudin. Menurutnya, masih banyak warga yang belum mengetahui secara pasti apa yang dimaksud dengan limbah domestik dan bagaimana cara penanganannya yang benar sesuai standar. “Masyarakat pada umumnya itu nggak ngerti apa itu …
Read More »DPRD Minta Pemkot Proaktif Sosialisasi Perda Limbah
SAMARINDA – Upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam merampungkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Limbah Domestik mendapat dukungan penuh dari legislatif. Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Kamarudin, menegaskan pentingnya peran bagian hukum pemerintah kota dalam tahapan akhir penyusunan raperda tersebut. “Bagian hukumnya, dari bagian hukumnya nanti, akan membantu ini …
Read More »DPRD Samarinda Soroti Pengawasan Mobil Tangki pengangkut Tinja
SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Kamarudin, menyoroti lemahnya pengawasan terhadap mobil tangki pengangkut tinja yang diduga masih kerap membuang limbah di lokasi-lokasi yang tidak semestinya, termasuk ke sungai dan parit yang dapat mencemari lingkungan. Hal ini disampaikannya saat ditemui di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota …
Read More »Ismail Latisi: Sekolah Tak Boleh Wajibkan Beli Buku
SAMARINDA – Menjelang tahun ajaran baru 2025/2026, Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, mengingatkan kembali larangan keras terhadap praktik pungutan di sekolah, khususnya yang mewajibkan siswa membeli buku pelajaran. Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah kota dalam menjamin pendidikan dasar yang bebas biaya. “Tahun ajaran baru 2025/2026, jadi sebetulnya …
Read More »DPRD Soroti Krisis Guru di Samarinda
SAMARINDA – Masalah kekurangan guru di Kota Samarinda kembali mencuat, seiring belum dicabutnya moratorium pengangkatan tenaga honorer oleh pemerintah pusat. Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, menilai situasi ini berpotensi menghambat upaya pemerataan pendidikan, terutama di wilayah pinggiran kota yang minim tenaga pendidik. “Yang jadi masalah kita kemudian, …
Read More »Dispora Kaltim Tegaskan Kedisiplinan Absen Finger
SAMARINDA – Kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan absensi harian kembali menjadi perhatian serius di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Timur. Kepala Bidang Pengembangan Pemuda Dispora Kaltim, Mardareta, menyampaikan penekanan tersebut dalam apel pagi yang berlangsung di halaman Kadrie Oening Tower, Samarinda, Selasa (24/06/2025). Dalam arahannya, Mardareta mengingatkan kembali pentingnya …
Read More »Kedisiplinan ASN Dispora Dimulai dari Atribut Lengkap
SAMARINDA – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Timur kembali menegaskan pentingnya kedisiplinan dalam berpakaian bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya saat mengikuti apel pagi. Penekanan ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Pemuda Dispora Kaltim, Mardareta, dalam amanatnya pada apel pagi yang digelar di halaman Kadrie Oening Tower, Samarinda, …
Read More »DPRD Samarinda Dukung Penghapusan Buku Sekolah Jadi Lembah Kerja
SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tahunan yang kerap membebani orang tua murid setiap awal tahun ajaran. Salah satu kebijakan yang diambil adalah menerbitkan lembar kerja mandiri sebagai alternatif pengganti buku paket yang selama ini dinilai menjadi sumber beban biaya tambahan di lingkungan sekolah. Langkah …
Read More »