Bantuan Nelayan Belum Merata, DPRD Janjikan Tahap Lanjutan

NUNUKAN – Kegiatan reses anggota DPRD Nunukan, Ramsah, di wilayah Sebatik Timur pada Selasa (17/02/2026) menjadi ruang terbuka bagi masyarakat menyampaikan berbagai persoalan mendasar. Forum tersebut mempertemukan wakil rakyat dengan petani, nelayan, serta tokoh warga yang menyoroti kebutuhan sektor pertanian, perikanan, hingga infrastruktur lingkungan.

Dalam dialog tersebut, isu ketersediaan pupuk menjadi keluhan utama petani. Distribusi pupuk produksi dalam negeri dinilai belum merata sehingga petani masih bergantung pada pasokan dari luar wilayah. “Kami berharap pupuk dari dalam negeri bisa lebih mudah diperoleh, karena selama ini pasokan yang beredar justru lebih banyak berasal dari Malaysia,” ujar seorang petani dalam forum diskusi, sebagaimana dilansir laman resmi Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Keluhan lain datang dari kalangan nelayan yang menyoroti belum meratanya bantuan alat tangkap dan pukat. Mereka berharap dukungan pemerintah dapat menjangkau lebih banyak kelompok nelayan secara bertahap.

Menanggapi hal tersebut, Ramsah menyebutkan bantuan sebenarnya telah disalurkan kepada puluhan kelompok nelayan sepanjang 2025 dengan nilai anggaran mencapai Rp1 miliar, meski realisasinya dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. “Penyaluran bantuan tidak dapat dilakukan sekaligus. Karena itu, reses ini penting untuk memetakan kebutuhan masyarakat agar penganggaran berikutnya lebih tepat sasaran,” jelasnya.

Ia juga menuturkan sebagian kelompok nelayan telah menerima bantuan mesin tempel berkekuatan 15 PK. Namun, dukungan lanjutan masih menunggu ketersediaan alokasi anggaran berikutnya agar pemerataan dapat tercapai.

Selain sektor ekonomi masyarakat pesisir, persoalan infrastruktur turut mengemuka. Warga menyoroti akses jalan lingkungan menuju tempat ibadah serta sejumlah ruas aspal yang belum tersambung akibat penyesuaian anggaran tahun 2025. Pergeseran prioritas pembangunan, termasuk penanganan abrasi pantai, disebut berdampak pada tertundanya beberapa program. “Perbaikan jalan lingkungan tetap menjadi perhatian dan akan kembali diusulkan pada pembahasan anggaran berjalan,” kata Ramsah.

Di sisi lain, potensi pariwisata desa dan penguatan badan usaha milik desa (BUMDes) juga dibahas. Ramsah mendorong kolaborasi antara pemerintah desa, pengelola destinasi, dan dinas teknis agar pengembangan kawasan pesisir dapat memberi dampak ekonomi nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, pemerataan pembangunan dan bantuan merupakan bagian dari tanggung jawab pelayanan publik yang harus dirasakan secara luas. “Anggaran daerah harus memberi manfaat bagi masyarakat. Jika bantuan tersalurkan merata dan tepat sasaran, itu menjadi nilai pengabdian yang bermakna bagi kita semua,” tutupnya. []

Redaksi