Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BERAU – Kabupaten Berau kini menjadi sorotan karena berhasil memanfaatkan dana karbon terbesar di Kalimantan Timur (Kaltim), mencapai Rp27,57 miliar. Di tengah penurunan Alokasi Dana Kampung (ADK) lebih dari separuh, sejumlah kampung menjadikan kelestarian hutan sebagai sumber pendapatan baru, dengan potensi mencapai Rp300 juta–Rp394 juta per kampung.
Dana karbon (carbon fund) adalah insentif yang diberikan negara maju bagi negara berkembang, seperti Indonesia, atas keberhasilan menurunkan emisi melalui pengelolaan hutan berkelanjutan. Tidak sekadar pelestarian lingkungan, dana ini kini menjadi andalan ekonomi kampung.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tenteram Rahayu, menekankan pentingnya kreativitas kampung dalam memanfaatkan peluang ini.
“Kampung yang memiliki hutan, baik mangrove maupun tropis, harus dikelola dengan baik. Manfaatkan peluang dana karbon dari program FCPF-CF yang dikelola World Bank ini. Bayaran insentif berbasis kinerja bisa menambah pendapatan kampung,” kata Tenteram, Minggu (22/02/2026).
Tenteram menjelaskan, dana dari World Bank akan masuk ke Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup di Indonesia sebelum ditransfer ke kabupaten dan kampung. Ia mengingatkan, program ini menjadi momentum bagi kampung untuk menguatkan kemandirian ekonomi, tidak bergantung sepenuhnya pada Dana Desa atau transfer pusat.
“Kreativitas dan inovasi penting, apalagi tahun ini ADK turun drastis dari Rp320 miliar tahun lalu menjadi Rp145 miliar. Kampung harus mampu menggali potensi lokal agar tetap mandiri,” ujarnya.
Meski ADK menurun, kewajiban minimal 10 persen dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil sudah tercapai, yakni 10,29 persen. Dengan dana karbon, Tenteram berharap kampung bisa mengembangkan ekonomi desa, usaha kehutanan, ekowisata, hingga program pencegahan kebakaran hutan.
“Ini bukan sekadar kompensasi, tapi peluang besar untuk ekonomi kampung yang berkelanjutan,” pungkasnya.[]
Redaksi
