Bonus Demografi Harus Didukung Kebijakan Tepat, Ini Alasannya

Akademisi ULM menilai bonus demografi hanya akan menjadi kekuatan pembangunan jika didukung kebijakan yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas tenaga kerja.

BANJARMASIN – Momentum bonus demografi Indonesia dinilai hanya akan memberikan manfaat apabila diiringi kebijakan publik yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tanpa strategi yang tepat, tingginya jumlah penduduk usia produktif justru berpotensi menjadi beban pembangunan ketika produktivitas tidak ikut meningkat.

Pandangan tersebut disampaikan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Taufik Arbain, saat menjadi narasumber dalam peringatan Hari Kependudukan Dunia yang diselenggarakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Kamis.

Menurut Taufik, bonus demografi merupakan window of opportunity yang harus dimanfaatkan melalui investasi pada pendidikan, kesehatan, peningkatan keterampilan, inovasi, serta penguatan kepemimpinan generasi muda agar mampu menjadi modal pembangunan nasional.

“Negara tidak otomatis memperoleh keuntungan hanya karena memiliki jumlah penduduk usia produktif yang besar. Keuntungan itu hanya lahir apabila pemerintah mampu menghadirkan kebijakan yang mendorong pendidikan berkualitas, kesehatan, peningkatan keterampilan, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja yang produktif,” ujar Taufik, sebagaimana diberitakan Antara, Kamis (23/07/2026).

Ia menjelaskan, Indonesia kini berada pada fase bonus demografi yang diproyeksikan berlangsung hingga sekitar 2045. Setelah periode tersebut, Indonesia diperkirakan memasuki fase masyarakat menua (aging population), sehingga waktu untuk mengoptimalkan potensi penduduk usia produktif semakin terbatas.

Taufik juga menyoroti masih tingginya pengangguran terdidik, rendahnya produktivitas tenaga kerja, serta ketergantungan pada tenaga kerja asing di sejumlah sektor yang membutuhkan kompetensi tinggi. Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada jumlah penduduk, melainkan kualitas sumber daya manusia.

“Paradoks inilah yang harus segera diselesaikan. Persoalannya bukan pada jumlah penduduk, tetapi pada kualitas sumber daya manusianya. Termasuk peninjauan menghadirkan tenaga negara asing secara masif karena alasan syarat investasi,” tegasnya.

Selain itu, perkembangan Artificial Intelligence (AI) dinilai akan mengubah kebutuhan dunia kerja sehingga generasi muda harus memiliki kemampuan berpikir kritis, kreativitas, literasi digital, kemampuan berkolaborasi, dan jiwa kewirausahaan agar tetap kompetitif.

Menurutnya, perguruan tinggi juga perlu mengubah orientasi lulusan dari pencari kerja (job seeker) menjadi pencipta lapangan kerja (job creator) melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Taufik menambahkan, investasi asing seharusnya diarahkan pada transfer teknologi, peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia, dan penciptaan pekerjaan berkualitas. Di Kalsel, kebijakan kependudukan juga perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah, mulai dari penguatan layanan kesehatan ibu dan anak, pencegahan stunting, hingga peningkatan produktivitas ekonomi.

“Bonus demografi bukan milik negara semata, tetapi milik generasi muda yang diberi kesempatan untuk belajar, berinovasi, dan memimpin masa depan. Jika Indonesia mampu mengkapitalisasi energi dan kreativitas mereka, bonus demografi akan berubah menjadi bonus peradaban. Namun jika gagal, yang tersisa hanyalah ledakan usia produktif tanpa produktivitas,” pungkas Taufik. []

Redaksi08