Nasional

Polri Dorong Transparansi Keuangan: Wakapolda Kaltim Ikuti Pembinaan Teknis PIPK di Jakarta

JAKARTA – Wakapolda Kalimantan Timur Brigjen Pol Dr. M. Sabilul alif, S.H., S.I.K., M.Si., menghadiri acara pembukaan Pembinaan Teknis Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Polri yang berlangsung di Hotel Ciputra, Jakarta, Selasa(20/08/2024). Acara yang dibuka oleh Kapuskeu Polri, Brigjen Pol Lukas Akbar Abriari, S.I.K., M.H., ini dihadiri oleh seluruh …

Read More »

Kapolri Jenderal Sigit Prabowo Umumkan Hari Juang Polri, Mengangkat Tema “Dengan Semangat Proklamasi Polisi 1945

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menetapkan 21 Agustus 2024 sebagai Hari Juang Polri. Jenderal Sigit meminta hal ini menjadi momentum bagi kepolisian untuk memberikan pengabdian terbaik ke masyarakat. “Bapak Kapolri menyampaikan pentingnya menjaga komitmen dan kesetian dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo …

Read More »

Evaluasi Proyek DAK Irigasi dan Infrastruktur di Sulawesi, Satgassus Polri Bekerja Sama dengan Kementerian dan Pemda

SULAWESI – Anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Yudi Purnomo Harahap menyampaikan kepada media bahwa Upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada proyek-proyek pemerintah terus dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kali ini Satgassus Pencegahan Korupsi Polri bergerak di Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) …

Read More »

Peringati 21 Agustus, Polri Akan Adakan Upacara Hari Juang di Kota Surabaya, Tanda Sejarah Proklamasi Polisi 1945

JAKARTA – Hari Rabu 21 Agustus 2024, akan menjadi hari yang bersejarah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pasalnya, untuk pertama kali Korps Bhayangkara akan menggelar upacara Hari Juang Polri di depan Monumen Perjuangan Polri, Kota Surabaya, Jawa Timur. Ya, 21 Agustus 1945, merupakan hari yang tak terlupakan untuk kepolisian …

Read More »

Kaderisasi Partai Politik Terancam, Revisi UU Pilkada Dinilai Hambat Proses Demokratisasi

JAKARTA – Drama revisi Undang-Undang Pilkada oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), selepas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah, dianggap memperlihatkan kejanggalan soal pemahaman prinsip demokrasi di sebagian besar partai politik yang duduk di parlemen. “Saya terus terang sebagai orang yang mempelajari partai politik ini tanda …

Read More »
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com