Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BANJARMASIN – Rencana pembelian kamera mirrorless di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin kembali memicu sorotan. Setelah polemik pengadaan mobil listrik dinas belum sepenuhnya mereda, kini perhatian publik tertuju pada alokasi anggaran lebih dari Rp132 juta dalam APBD Murni 2026 untuk dua unit kamera dokumentasi.
Berdasarkan data perencanaan pengadaan, setiap kamera diperkirakan bernilai sekitar Rp66 juta lengkap dengan perlengkapan pendukung. Spesifikasinya mencakup sensor full frame 33 megapiksel, kemampuan perekaman video 4K 60 fps, serta lensa 35 mm dengan bukaan besar yang lazim digunakan untuk kebutuhan dokumentasi profesional.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Muhammad Yamin menegaskan rencana tersebut belum tentu dilanjutkan. “Saya baru mengetahui informasi ini dari pemberitaan. Jika pengadaannya memang belum berjalan, maka akan kami hentikan sementara untuk ditinjau kembali,” ujarnya usai menghadiri kegiatan pada Minggu (15/02/2026).
Pihak Bagian Umum Setdako juga memastikan proses pembelian belum dilakukan. “Sampai saat ini belum ada realisasi, dan rencana tersebut tidak kami lanjutkan,” kata salah satu pejabat terkait pada Senin (16/02/2026).
Meski demikian, pemerintah kota belum memaparkan secara rinci tujuan awal pengadaan maupun kondisi peralatan dokumentasi yang selama ini digunakan. Ketidakjelasan itu membuat publik semakin menyoroti prioritas belanja daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Sorotan kian menguat karena sebelumnya pengadaan mobil listrik dinas sempat menuai kritik, terutama ketika dikaitkan dengan isu kepesertaan bantuan iuran BPJS Kesehatan dan pemangkasan bonus atlet Porprov. Pemerintah kota kemudian melakukan verifikasi ulang hingga sebagian peserta diaktifkan kembali serta menambah peserta baru yang dijadwalkan berlaku mulai 1 Maret 2026.
Perdebatan ini menegaskan pentingnya transparansi serta ketepatan prioritas dalam setiap kebijakan belanja publik agar tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat.[]
Redaksi
