Mahasiswa Unikarta menuntut perbaikan jalan rusak dan evaluasi prioritas pembangunan daerah dalam aksi demonstrasi di Kantor Bupati Kukar.
KUTAI KARTANEGARA – Puluhan mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Kukar, Kamis (02/04/2026), menuntut perbaikan infrastruktur jalan yang dinilai rusak parah serta mendesak pemerintah daerah meningkatkan prioritas pembangunan.
Aksi yang berlangsung sejak pagi itu diikuti mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Pembangunan Kukar. Mereka membawa spanduk dan poster serta menyampaikan orasi di pelataran Kantor Bupati Kukar dengan pengawalan aparat keamanan.
Kekecewaan mahasiswa memuncak setelah tidak diberikan akses untuk bertemu langsung dengan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri. Mereka yang berharap dapat menyampaikan aspirasi secara langsung harus menemui perwakilan pemerintah daerah.
Koordinator lapangan aksi, Ibnu Sayyaf Sabilil Haq, menyampaikan dua tuntutan utama, yakni perbaikan infrastruktur jalan di wilayah hulu dan hilir Kukar serta evaluasi kebijakan pembangunan yang dinilai lebih fokus pada pembangunan baru dibanding pemeliharaan.
“Kami menilai ini sangat mendesak karena banyak kecelakaan terjadi akibat jalan berlubang, terutama di daerah hulu,” ujar Ibnu.
Mahasiswa juga menyoroti kondisi jalan menuju Kecamatan Kota Bangun yang mengalami kerusakan sepanjang sekitar 9 kilometer. Namun, perbaikan yang dilakukan pada tahun ini disebut hanya mencapai sekitar 900 meter.
“Bayangkan, hanya sepuluh persen dari total kerusakan yang mendapat perhatian. Sisanya? Masih dibiarkan berlubang dan membahayakan pengendara setiap hari,” sesal seorang demonstran yang enggan disebutkan namanya.
Mahasiswa menilai ketimpangan antara kebutuhan perbaikan dan realisasi anggaran mencerminkan lemahnya prioritas pembangunan daerah. Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar untuk segera mengalokasikan anggaran yang memadai.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Bagian Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kukar Yani Wardhana menemui perwakilan mahasiswa dan menyatakan aspirasi akan disampaikan kepada Bupati Kukar.
“Itu artinya mahasiswa juga turut mengontrol pembangunan daerah. Kami merasa terbantu dengan adanya pengawalan kritis dari elemen mahasiswa,” ucap Yani.
Meski demikian, mahasiswa tetap menuntut pertemuan langsung dengan kepala daerah. Mereka menilai komunikasi melalui perwakilan belum cukup menjawab tuntutan yang disampaikan.
Ibnu menyatakan pihaknya akan kembali mengajukan surat audiensi resmi dalam waktu dua hingga tiga hari ke depan serta membuka kemungkinan aksi lanjutan jika tidak ada respons konkret dari pemerintah daerah.
“Ini baru babak pertama. Kami akan terus bergerak sampai suara rakyat didengar dan jalan-jalan rusak di Kukar benar-benar diperbaiki,” tegasnya.
Aksi yang berlangsung sekitar tiga jam tersebut berjalan tertib dan berakhir tanpa insiden. Namun, potensi aksi lanjutan masih terbuka apabila tuntutan mahasiswa tidak segera ditindaklanjuti. []
Penulis: Anggi Triomi | Penyunting: Nursiah
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan