Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
DPRD Kotim mendorong pokok pikiran legislatif menjadi prioritas dalam penyusunan RKPD 2027 agar pembangunan lebih efektif.
KOTAWARINGIN TIMUR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menegaskan pentingnya integrasi pokok-pokok pikiran (pokir) legislatif dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 agar pembangunan lebih tepat sasaran.
Ketua DPRD Kotim Rimbun menyampaikan, pokir merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang harus menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan pembangunan daerah.
“DPRD sebagai representasi masyarakat memiliki peran penting memberikan masukan terhadap Rancangan RKPD, khususnya melalui pokir yang merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat,” kata Rimbun, sebagaimana dilansir Antara, Kamis (26/03/2026).
Hal itu disampaikannya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 yang digelar di Aula Sei Mentaya, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kotim.
Ia menjelaskan, Musrenbang RKPD merupakan forum strategis untuk menyelaraskan berbagai kepentingan pembangunan, mulai dari kebijakan pusat, provinsi, hingga aspirasi masyarakat yang dihimpun DPRD melalui reses, rapat dengar pendapat, dan interaksi langsung dengan pemangku kepentingan.
Menurutnya, penyelarasan tersebut penting agar program pembangunan yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Langkah ini bertujuan agar seluruh program pembangunan yang direncanakan pemerintah daerah benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat serta selaras dengan prioritas pembangunan di Bumi Habaring Hurung ini,” tuturnya.
Rimbun juga menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim dan DPRD dalam proses perencanaan pembangunan.
“Kami menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi. Dengan adanya sinkronisasi yang baik, diharapkan arah kebijakan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” lanjutnya.
Selain itu, penyusunan RKPD 2027 juga diharapkan mengedepankan prinsip pembangunan yang inklusif, transparan, dan akuntabel demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
DPRD Kotim berharap seluruh masukan yang disampaikan dalam forum Musrenbang dapat diakomodasi secara optimal ke dalam dokumen perencanaan, sehingga menghasilkan kebijakan yang implementatif dan berdampak nyata.
“Semoga apa yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat besar bagi kemajuan Kabupaten Kotawaringin Timur,” demikian Rimbun.
Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah anggota DPRD Kotim serta pemangku kepentingan lainnya sebagai bagian dari proses penyusunan arah pembangunan daerah ke depan. []
Penulis: Redaksi
