DPRD Nunukan Minta Anggaran Fokus pada Kebutuhan Rakyat

NUNUKAN — Arah pembangunan daerah kembali menjadi sorotan dalam forum Musrenbang 2026 yang berlangsung di Syan Café & Resto Nunukan, Jumat (13/02/2026). Dalam agenda tahunan tersebut, Komisi II DPRD Nunukan membeberkan sederet persoalan mendesak yang dinilai perlu segera masuk prioritas anggaran pemerintah daerah.

Penyampaian usulan dipimpin langsung Ketua Komisi II, Andi Fajrul Syam, yang menekankan bahwa berbagai sektor pelayanan dasar masih menghadapi hambatan serius, mulai dari pertanian, perikanan, kesehatan, hingga infrastruktur permukiman.

Di sektor pertanian, kebutuhan pembangunan Jalan Usaha Tani Produksi di daerah pemilihan II disebut sebagai langkah krusial untuk mempercepat distribusi hasil panen. Ia menilai akses jalan yang terbatas membuat produktivitas petani tidak optimal. “Akses menuju lahan pertanian harus diperkuat agar hasil panen bisa segera dipasarkan dan tidak merugikan petani,” ujarnya di hadapan peserta Musrenbang, sebagaimana dilansir laman resmi Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Dukungan pembiayaan bagi kelompok Brigadier Pakat juga disorot karena dinilai berperan menjaga denyut ekonomi masyarakat. “Sebagian anggota kelompok belum memiliki kemampuan modal yang cukup, sehingga kehadiran pemerintah melalui dukungan anggaran sangat dibutuhkan,” tambahnya.

Sementara itu, sektor perikanan memperlihatkan potensi besar sekaligus tantangan baru. Produksi rumput laut yang tinggi menempatkan Nunukan sebagai salah satu daerah penghasil utama nasional. Namun kepadatan pemanfaatan ruang laut mulai memicu gesekan kepentingan antara pembudidaya, nelayan tangkap, dan jalur transportasi. “Tanpa penataan zonasi yang jelas, konflik pemanfaatan ruang laut akan semakin sulit dihindari,” tegasnya.

Ia juga menilai perlunya regulasi daerah untuk menjaga kestabilan harga rumput laut demi melindungi petani pesisir dari fluktuasi pasar.

Di kawasan pesisir Kelurahan Tanjung Harapan, kerusakan jembatan jeramba yang terputus di sejumlah titik disebut menghambat aktivitas warga, meski wilayah tersebut pernah ditetapkan sebagai kampung perikanan unggulan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Persoalan layanan kesehatan turut menjadi perhatian. Komisi II mengusulkan penambahan fasilitas puskesmas, ruang persalinan yang terpisah dari instalasi gawat darurat, serta tambahan ambulans untuk mempercepat penanganan pasien. “Layanan kesehatan harus memberikan rasa aman dan layak, terutama bagi ibu hamil dan kondisi darurat,” katanya.

Pada sektor sosial, DPRD menilai penanganan Orang Dengan Gangguan Kejiwaan masih belum terarah akibat keterbatasan fasilitas rehabilitasi dan kejelasan kewenangan antarinstansi. Pembangunan rumah rehabilitasi dinilai menjadi solusi jangka panjang.

Selain itu, sejumlah kebutuhan lain turut diangkat, seperti relokasi pos pemadam kebakaran di Mamolo ke tepi jalan utama, perbaikan sekolah rusak di wilayah ST005, penataan distribusi LPG di Pansapa, pengelolaan sampah, hingga pemerataan layanan air bersih. “Seluruh persoalan ini berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar warga dan harus tercermin dalam kebijakan anggaran daerah,” pungkas Andi. []

Redaksi