SAMARINDA – Upaya penanggulangan banjir di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda. Meskipun anggaran yang dialokasikan terbilang besar, penanganan banjir yang kerap melanda ibu kota Kalimantan Timur ini dinilai masih jauh dari harapan.
Ketua Komisi 3 DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengungkapkan bahwa setelah kejadian banjir pertama pada 12 Mei lalu, pihaknya langsung memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). “Setelah kejadian banjir pertama pada 12 Mei, sekitar seminggu kemudian, kami memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk meminta blueprint perencanaan penanggulangan banjir di Samarinda,” jelas Deni Hakim Anwar saat diwawancarai secara resmi pada Selasa, (3/6/2025).
Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Dinas PUPR memaparkan besaran anggaran yang cukup fantastis untuk penanganan banjir. “Dinas PUPR menjelaskan alokasi anggaran yang cukup besar untuk penanggulangan banjir, yaitu Rp450 miliar dari pinjaman Bank Dunia (BNQ) ditambah Rp250 miliar dari APBD Kota Samarinda,” papar Deni. Artinya, total ada Rp700 miliar yang digelontorkan untuk mengatasi masalah ini.
Namun, Deni Hakim Anwar menyadari bahwa permasalahan banjir di Samarinda sangat kompleks dan membutuhkan dana yang lebih besar lagi untuk penanganan menyeluruh dari hulu ke hilir. Ia memberikan beberapa contoh konkret yang menunjukkan bahwa meski anggaran besar, implementasi di lapangan masih belum optimal.
“Contohnya, pembangunan kolam retensi di Pampang baru terlaksana di lahan seluas 5 hektar,” sebutnya. Begitu pula dengan kolam retensi di Bengkuring, yang menurut Deni, belum berfungsi sebagaimana mestinya. “Begitu pula dengan kolam retensi di Bengkuring yang kami lihat belum berfungsi optimal saat kegiatan bakti sosial kemarin,” tambahnya.
Selain itu, pembangunan turap di sepanjang anak-anak Sungai Karang Mumus juga masih belum rampung sepenuhnya. “Pembangunan turap di sepanjang anak-anak sungai Karang Mumus juga belum sepenuhnya tersambung, baru mencapai titik setelah Universitas Mulawarman dan Perumahan Griya Mukti di Sempaja, belum sampai ke Betapus,” jelas Deni.
Sorotan DPRD ini diharapkan menjadi dorongan bagi Pemkot Samarinda, khususnya Dinas PUPR, untuk mengevaluasi kembali efektivitas program dan penggunaan anggaran dalam upaya penanggulangan banjir. Ini demi mewujudkan Samarinda yang bebas banjir dan masyarakatnya dapat beraktivitas dengan tenang.
Penulis : Rifky Irlika Akbar | Penyunting : Rara