Jelang HBKN 2026, Kubar Stabilkan Harga Lewat Gerakan Pangan Murah

KUTAI BARAT – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar Gerakan Pangan Murah pada (11/02/2026) sebagai bagian dari program nasional yang diinisiasi Badan Pangan Nasional untuk menstabilkan pasokan dan harga bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) 2026.

Kegiatan tersebut dipusatkan di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kutai Barat dan direncanakan berlangsung secara bertahap hingga mendekati Idulfitri. Program ini menyasar masyarakat umum, terutama kelompok menengah ke bawah, agar dapat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga lebih terjangkau dibandingkan harga pasar.

Subkoordinator Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kutai Barat, Eddy Gunawan, saat diwawancarai pada (12/02/2026), menjelaskan bahwa pelaksanaan Gerakan Pangan Murah mengikuti edaran Badan Pangan Nasional, khususnya dalam menghadapi momentum Imlek, Nyepi, Ramadan, dan Idulfitri.

“Untuk tahap awal kita laksanakan pada Februari ini dan direncanakan berlanjut hingga menjelang Idul Fitri. Sesuai arahan pimpinan, ke depan diharapkan dapat dilaksanakan rutin setiap minggu,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan lokasi kegiatan serta mendukung kelancaran distribusi. Penyediaan bahan pangan melibatkan Perum Bulog dan pelaku usaha lokal guna memastikan ketersediaan stok tetap terjaga.

Beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dijual seharga Rp56.500 per kemasan sesuai harga gudang. Selain beras, masyarakat juga dapat memperoleh telur ayam, bawang merah, bawang putih, gula pasir, minyak goreng, serta daging ayam dengan harga di bawah pasaran.

Menurut Eddy, respons masyarakat terhadap program ini tergolong tinggi. Pada pelaksanaan sebelumnya, kebutuhan beras bahkan mencapai 10 ton dalam satu kali kegiatan, mencerminkan antusiasme warga dalam memanfaatkan upaya stabilisasi harga tersebut.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berharap Gerakan Pangan Murah mampu menjaga kestabilan harga bahan pokok, mengendalikan inflasi daerah, serta mencegah lonjakan harga menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026. Program ini sekaligus menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat pada periode meningkatnya permintaan kebutuhan pokok. []