Gubernur Penentang Pangkalan AS Tersingkir dari Okinawa

Genta Koja memenangkan pemilihan gubernur Okinawa dengan keunggulan suara telak dan menggantikan Denny Tamaki yang selama ini menentang keberadaan serta relokasi pangkalan militer AS.

OKINAWA – Pergantian kepemimpinan di Prefektur Okinawa, Jepang, membawa perubahan penting terhadap arah kebijakan pangkalan militer Amerika Serikat (AS). Genta Koja memenangkan pemilihan gubernur pada Minggu (13/9) dan akan menggantikan Denny Tamaki yang selama ini dikenal sebagai penentang keberadaan serta rencana relokasi pangkalan militer AS di wilayah tersebut.

Koja yang mendapat dukungan dari partai berkuasa pimpinan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi memperoleh 423.124 suara. Perolehan tersebut unggul jauh dari Tamaki yang hanya mengantongi 276.060 suara, sebagaimana dilansir CNN Indonesia, Senin, (14/9).

Hasil pemilihan tersebut sekaligus mengakhiri masa kepemimpinan Tamaki yang selama ini mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah pusat terkait keberadaan fasilitas militer AS. Tamaki berulang kali mendesak agar pangkalan AS dipindahkan keluar dari Okinawa karena menilai konsentrasi fasilitas militer di wilayah itu berpotensi mengancam perdamaian.

Isu pangkalan militer menjadi salah satu persoalan sensitif bagi masyarakat Okinawa. Penolakan terhadap keberadaan pangkalan AS antara lain dipengaruhi peristiwa pada 1996 ketika seorang remaja perempuan menjadi korban perkosaan oleh personel militer AS.

Peristiwa tersebut kemudian mendorong keputusan untuk memindahkan pangkalan Futenma ke Distrik Henoko yang memiliki kepadatan penduduk lebih rendah. Namun, rencana tersebut tidak serta-merta mengakhiri penolakan di Okinawa.

Pemerintah Jepang pada 2023 memberikan izin untuk merelokasi pangkalan Futenma ke kawasan pesisir Henoko. Tamaki menentang rencana itu dengan alasan pembangunan fasilitas militer baru berpotensi merusak lingkungan pesisir serta mengabaikan hak otonomi masyarakat setempat.

Kemenangan Koja kini membuka kemungkinan perubahan pendekatan pemerintah daerah Okinawa terhadap kebijakan relokasi tersebut. Pergantian gubernur juga menjadi perhatian karena keputusan mengenai pangkalan AS tidak hanya menyangkut hubungan keamanan Jepang-AS, tetapi juga lingkungan dan kepentingan masyarakat Okinawa. []

Redaksi1