Isu Pergantian Dirut Bankaltimtara Mencuat, Ini Penjelasan Gubernur

Penurunan deviden dan isu hukum mendorong evaluasi manajemen Bankaltimtara, sementara proses seleksi Dirut baru terus berjalan.

SAMARINDA – Wacana percepatan pergantian Direktur Utama (Dirut) Bankaltimtara mencuat di tengah penurunan kinerja keuangan dan bayang-bayang persoalan hukum yang menyeret bank daerah milik Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara) tersebut.

Saat ini, posisi Dirut masih dijabat Muhammad Yamin untuk periode 2024–2028. Ia kembali ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 5 April 2024, sehingga rencana pergantian sebelum masa jabatan berakhir memicu pertanyaan dari sejumlah pemegang saham, khususnya terkait urgensi kebijakan tersebut.

Sejumlah kepala daerah sebagai perwakilan pemegang saham minoritas turut mempertanyakan percepatan tersebut. Struktur kepemilikan Bankaltimtara menunjukkan Kaltim sebagai pemegang saham mayoritas dengan porsi 64,51 persen, sedangkan sisanya dimiliki Kaltara serta pemerintah kabupaten/kota di kedua wilayah tersebut.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyatakan bahwa evaluasi manajemen menjadi hal yang tidak terhindarkan seiring menurunnya kinerja keuangan bank, terutama dari sisi deviden yang diterima pemerintah daerah.

“Penurunan deviden sekitar 32 persen berpengaruh langsung terhadap kemampuan fiskal daerah,” ujar Rudy saat ditemui di Samarinda, Selasa (31/03/2026).

Ia mengungkapkan, dari target deviden sebesar Rp338 miliar, realisasi yang diterima hanya Rp191 miliar. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di wilayah pemegang saham.

“Kalau target tidak tercapai, tentu harus ada evaluasi. Ini menyangkut keuangan daerah dan program pembangunan,” jelasnya.

Selain kinerja, Rudy juga menyoroti adanya dugaan persoalan hukum di Kaltara yang berkaitan dengan aktivitas bank. Ia menyebut terdapat indikasi tindak pidana korupsi yang menyebabkan potensi kerugian daerah hingga ratusan miliar rupiah.

“Uang rakyat ratusan miliar hilang, masa mau dibiarkan?, ini bank besar, bukan bank kecil. Jadi pengelolaannya harus benar-benar profesional,” tegasnya.

Di tengah polemik tersebut, proses seleksi calon Dirut baru tetap berjalan. Tahapan seleksi kini memasuki uji kemampuan dan kepatutan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dua kandidat yang dinyatakan lolos adalah Romy Wijayanto dan Amri Mauraga. Romy diketahui memiliki pengalaman sebagai Direktur Keuangan dan Strategi Bank DKI, sedangkan Amri pernah menjabat sebagai Direktur Utama Bank Sulselbar sebelum mengundurkan diri pada 2022.

Rudy menegaskan, proses seleksi dilakukan secara terbuka melalui panitia seleksi (Pansel) dan melibatkan lembaga berwenang. Hasil seleksi nantinya akan diserahkan ke OJK sebelum diputuskan oleh pemegang saham.

“Semua orang boleh mendaftar. Yang penting profesional, akuntabel, dan punya kompetensi, Pansel yang bekerja, bukan kepala daerah. Setelah itu dibawa ke OJK, baru kemudian diserahkan kepada kami untuk dipilih berdasarkan nilai dan kompetensi,” tuturnya.

Ia juga menanggapi kritik terkait minimnya keterlibatan putra daerah. Menurutnya, kesempatan telah dibuka secara luas, namun kandidat lokal belum berhasil lolos dalam tahapan seleksi.

Rudy menekankan, jabatan strategis di Bankaltimtara harus diisi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi, agar mampu mengembalikan kinerja bank serta meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah.[]

Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Nursiah