Ketua DPRD Kutim Tegaskan Isu Tanggul KPC Harus Diantisipasi

KUTAI TIMUR – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Jimmi, angkat bicara terkait isu tanggul tambang milik PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang kembali menjadi sorotan publik. Isu ini dianggap serius karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

Jimmi menegaskan agar perusahaan tidak lalai dalam melakukan langkah antisipasi. Menurutnya, insiden tanggul tersebut menjadi perhatian serius karena bukan kali pertama terjadi. Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terus berulang dan merugikan warga.

Meski secara regulasi kewenangan pengawasan berada di bawah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, DPRD Kutim tetap melakukan pemantauan karena dampaknya langsung terasa oleh masyarakat lokal. Hal ini menjadi alasan DPRD untuk ikut memastikan langkah pencegahan dan mitigasi risiko tanggul dilakukan secara profesional.

“Penanganan dan pengawasannya itu kan pihak di atas kita, baik provinsi maupun pusat. Kita belum mau ikut campur di situ, tapi setidak-tidaknya kita percaya pada PT KPC yang secara profesional bisa menangani itu dengan baik,” ujar Jimmi kepada awak media, Sabtu malam (21/02/2026).

Ia menilai insiden tersebut merupakan kejadian yang tidak disengaja. Namun, Jimmi menekankan bahwa sebagai perusahaan besar, KPC seharusnya memiliki mitigasi risiko yang lebih matang dan sistematis. Hal ini penting untuk mencegah dampak yang merugikan masyarakat dan menjaga reputasi perusahaan. “Saya kira itu suatu hal yang tidak disengaja, tapi tentu ada hal-hal yang memang harus diantisipasi. Nah, itu enggak boleh lagi terjadi seperti itu,” tutupnya.

Kejadian ini kembali membuka diskusi publik mengenai tanggung jawab perusahaan tambang besar terhadap keselamatan warga dan lingkungan. Masyarakat berharap PT KPC lebih proaktif dalam melakukan inspeksi dan perawatan tanggul agar risiko bencana dapat diminimalkan. DPRD Kutim menegaskan akan terus memantau kondisi tanggul sebagai bagian dari pengawasan terhadap dampak sosial dan lingkungan pertambangan di wilayah ini. []

Penulis: Butsainah Yusri | Penyunting: Nursiah