Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
DPRD Kota Pontianak akan mengevaluasi LKPJ 2025 meski capaian kinerja Pemkot dinilai melampaui target.
PONTIANAK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak mulai mencermati kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak setelah Wali Kota (Wawali) Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, Selasa (31/03/2026).
Fokus pembahasan DPRD tertuju pada capaian kinerja sekaligus sejumlah indikator yang masih memerlukan perbaikan, meski secara umum realisasi pembangunan dinilai melampaui target.
Dalam paparannya, Edi menyebut capaian sasaran tujuan pembangunan daerah mencapai 106,20 persen, sedangkan capaian kinerja daerah berada di angka 110,22 persen.
“Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar target pembangunan daerah dapat direalisasikan dengan baik,” ujarnya, sebagaimana dilansir laman resmi Pemerintah Kota Pontianak, Selasa, (31/03/2026).
Pada sektor pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 82,80. Kenaikan ini ditopang oleh peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta daya beli masyarakat, dengan usia harapan hidup mencapai 75,96 tahun.
Namun demikian, sejumlah catatan penting masih menjadi perhatian, terutama angka stunting yang berada pada level 22,3 persen. Pemkot Pontianak menyatakan akan memperkuat intervensi melalui peningkatan layanan kesehatan dan perbaikan gizi masyarakat.
Selain itu, indeks pembangunan literasi masyarakat yang berada di angka 34,85 juga dinilai masih perlu ditingkatkan.
“Ini menjadi refleksi bagi kami untuk memperkuat program literasi dengan pendekatan yang lebih inovatif, kolaboratif, dan berbasis komunitas,” katanya.
Di sisi tata kelola pemerintahan, Pemkot Pontianak mencatat indeks reformasi birokrasi sebesar 84,7 dan indeks pelayanan publik 4,71. Pemerintah kota juga berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,34 persen dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita mencapai Rp80,79 juta.
“Namun, pada sektor infrastruktur, indeks masih berada di angka 72,23, yang menunjukkan perlunya percepatan pembangunan,” ungkap Edi.
Dalam aspek lingkungan, indeks kualitas lingkungan hidup meningkat menjadi 65,69, sementara indeks risiko bencana menurun ke angka 50,09. Kondisi sosial masyarakat juga dinilai stabil dengan indeks kepuasan masyarakat mencapai 93,947.
Edi menegaskan capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara Pemkot Pontianak, DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dunia usaha, dan masyarakat.
“Kami menyadari masih ada indikator yang perlu diperbaiki. Ini menjadi komitmen kami untuk terus menyempurnakan kebijakan pembangunan ke depan,” ucapnya.
Ia menambahkan, penyampaian LKPJ menjadi momentum evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif.
“LKPJ ini kami sampaikan secara resmi kepada DPRD Kota Pontianak untuk dibahas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami terbuka terhadap masukan dan rekomendasi sebagai bagian dari evaluasi ke depan,” tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin menyatakan pihaknya akan melakukan pembahasan komprehensif terhadap seluruh capaian dan kekurangan yang ada.
“LKPJ ini akan kami bahas sesuai mekanisme yang berlaku. Kami akan melihat secara komprehensif, baik capaian yang sudah baik maupun hal-hal yang masih perlu diperbaiki,” sebutnya.
Ia menambahkan, DPRD akan menyusun rekomendasi strategis sebagai bahan evaluasi bagi Pemkot Pontianak.
“Rekomendasi yang nantinya disampaikan DPRD diharapkan bisa menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah kota, sehingga program pembangunan ke depan semakin tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.
Pembahasan LKPJ ini diharapkan menjadi dasar perbaikan kebijakan pembangunan daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu meningkatkan kualitas layanan publik ke depan. []
Penulis: Redaksi
