Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
MAHAKAM ULU – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mahakam Ulu (Mahulu) menggelar rapat koordinasi bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja guna menyelaraskan perencanaan program serta membahas sejumlah isu strategis daerah, Kamis (19/02/2026). Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua II DPRD Mahulu, Desiderius Dalung Lasah, dan dihadiri anggota DPRD Hendrikus Keling serta Agustinus Tului. Sejumlah OPD turut hadir, di antaranya Dinas Kesehatan (Dinkes) Mahulu, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), serta perwakilan RSUD Mahulu.
Rapat koordinasi ini menjadi forum awal dalam menyusun dan menyinkronkan rencana kerja OPD, baik untuk tahun anggaran berjalan maupun untuk perencanaan tahun berikutnya. DPRD menilai, sinkronisasi sejak dini sangat penting guna memastikan program yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta selaras dengan visi pembangunan daerah.
Namun demikian, dalam forum tersebut Komisi III menyampaikan kekecewaan atas ketidakhadiran dua OPD mitra, yakni Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK). Kedua instansi tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung program pembangunan daerah, sehingga kehadirannya dianggap penting dalam pembahasan.
Hendrikus Keling menegaskan bahwa rapat koordinasi ini merupakan langkah awal untuk memastikan setiap OPD menyampaikan perencanaan secara terbuka dan terukur. “Rapat koordinasi ini untuk mengawali perencanaan kegiatan tahun berjalan dan tahun berikutnya. Kami ingin semua OPD mitra menyampaikan perencanaan lebih awal kepada Komisi III untuk dipresentasikan dan ditelaah bersama,” ujarnya.
Menurut Hendrikus, forum koordinasi tersebut menjadi instrumen penting dalam fungsi pengawasan DPRD. Dengan pemaparan program sejak tahap awal, DPRD dapat memberikan masukan konstruktif, termasuk dalam hal efektivitas anggaran, capaian kinerja, serta dampak program terhadap masyarakat.
Dalam pembahasan, Komisi III juga menyoroti laporan kenaikan angka stunting di Mahulu. Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), terdapat peningkatan kasus stunting dalam periode terakhir.
Meski demikian, Dinas Kesehatan memberikan penjelasan bahwa kenaikan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan memburuknya kondisi gizi anak. Peningkatan angka lebih disebabkan oleh meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan penimbangan balita, sehingga kasus yang sebelumnya tidak terdata kini dapat terdeteksi.
“Menurut Bappelitbangda ada kenaikan angka stunting. Namun Dinas Kesehatan menyampaikan peningkatan itu karena masyarakat semakin aktif membawa anak untuk ditimbang sehingga data lebih terpantau,” kata Hendrikus.
Kendati demikian, DPRD menilai penjelasan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan analisis lebih mendalam, khususnya terkait efektivitas program penanganan stunting serta optimalisasi penggunaan anggaran. Pembahasan dinilai belum maksimal lantaran pejabat teknis yang berwenang memberikan penjelasan detail tidak hadir dalam rapat tersebut.
Selain isu kesehatan, Komisi III juga menyoroti program beasiswa kedokteran bagi putra-putri daerah Mahulu. DPRD menilai program tersebut merupakan investasi jangka panjang dalam pemenuhan kebutuhan tenaga medis di daerah. Namun, hingga kini belum terdapat perjanjian yang mengikat penerima beasiswa untuk kembali mengabdi di Mahulu setelah menyelesaikan pendidikan.
“Selama ini kita sudah memberikan beasiswa untuk pendidikan kedokteran, tetapi belum ada kesepakatan agar mereka kembali mengabdi di Mahakam Ulu. Ke depan kami berharap ada kebijakan yang mewajibkan dokter penerima beasiswa kembali bekerja di daerah karena kita masih kekurangan tenaga medis,” ujarnya.
Menurut Komisi III, kebijakan ikatan dinas perlu dipertimbangkan agar program beasiswa tidak hanya menjadi bantuan pendidikan semata, tetapi juga solusi konkret atas keterbatasan sumber daya manusia di sektor kesehatan. Dengan adanya komitmen pengabdian, diharapkan kebutuhan tenaga dokter di Mahulu dapat terpenuhi secara bertahap dan berkelanjutan.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan sinergi antara DPRD dan OPD dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran, transparan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat Mahakam Ulu. []
Penulis: M. Reza Danuarta | Penyunting: Nursiah
