Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI BARAT – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan ketersediaan dan harga bahan pokok tetap aman dan terjangkau selama bulan suci Ramadhan hingga Idul Fitri 1447 H.
Upaya ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian (Kementan), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Pemprov Kalimantan Timur, Perum Bulog, hingga Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tingkat provinsi dan kabupaten.
Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, menekankan pentingnya langkah preventif menyikapi lonjakan permintaan bahan pokok. “Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat, kita perlu antisipasi agar pasokan, harga, keamanan, dan mutu pangan tetap stabil. Koordinasi dan pengawasan yang terstruktur jadi kunci,” ujarnya di Sendawar, Sabtu (21/02/2026).
Koordinasi ini juga bertujuan mengantisipasi gangguan distribusi dari daerah penghasil ke Kutai Barat serta mencegah praktik penimbunan dan permainan harga di tingkat grosir maupun pengecer.
Dalam rangka memperkuat sinergi, beberapa pejabat pusat turut hadir di Kutai Barat pada Kamis hingga Sabtu (19–21/2), antara lain Anny Mulyani dari Kementan, Maino Dwi Hartono Direktur Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, serta Lenni Pangaribuan dan Muhamad Pahri Husaeri dari Bapanas. Mereka tidak hanya mengikuti Rapat Koordinasi Stabilitas Pasokan dan Pengawasan Harga, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk memantau stok dan pergerakan harga bahan pokok.
Hasil pantauan menunjukkan stok bahan pokok seperti beras, gula pasir, minyak goreng, tepung, dan ayam masih aman dan diyakini cukup untuk kebutuhan masyarakat selama Ramadhan hingga Idul Fitri. Sementara harga beberapa komoditas tercatat fluktuatif: cabai rawit Rp80.000 per kg, cabai merah besar Rp97.000 per kg, beras SPHP Rp65.500 per sak (5 kg), bawang merah dan bawang putih sekitar Rp35.000 per kg, gula pasir Rp18.000 per kg, dan minyak goreng sekitar Rp20.000 per liter.
“Sinergi ini menunjukkan komitmen kita bersama memperkuat sistem pengawasan pangan, mulai dari produsen, distribusi, hingga sampai ke tangan konsumen. Kami ingin masyarakat bisa beribadah dan berbelanja dengan tenang tanpa khawatir soal harga maupun kualitas pangan,” tutup Bupati Frederick. []
Redaksi
