Menteri Sosial Dijadwalkan Tinjau Usulan Sekolah Rakyat Kutim

KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) mengakui adanya keterlambatan dalam proses pengusulan pembangunan Sekolah Rakyat kepada Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia. Di tengah sejumlah daerah lain yang telah memasuki tahap survei lapangan bahkan memperoleh persetujuan, Kutim hingga kini masih melakukan koordinasi intensif agar tetap masuk dalam prioritas program nasional tersebut.

Pengakuan tersebut disampaikan Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, saat ditemui di Kantor Bupati Kutim, Jumat (13/02/2026). Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan kunjungan kerja ke Kemensos untuk mengklarifikasi posisi Kutai Timur dalam antrean program pembangunan Sekolah Rakyat.

Menurut Mahyunadi, beberapa daerah lain telah melewati tahap verifikasi administrasi dan survei lapangan. Bahkan, ada daerah yang telah mendapatkan persetujuan, sementara lainnya dinyatakan tidak layak setelah melalui proses evaluasi.

“Kita ini terlambat. Daerah lain ada yang sudah disetujui, bahkan ada yang sudah selesai disurvei dengan hasil layak maupun tidak layak. Kita bahkan belum disurvei sama sekali,” ujarnya.

Ia menegaskan, meskipun terlambat dalam tahapan administrasi dan survei, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tetap serius mempersiapkan seluruh persyaratan yang dibutuhkan. Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah menyiapkan lahan seluas 8 hektare di kawasan Simono sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.

Lahan tersebut saat ini tengah dalam proses finalisasi legalitas di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pemerintah daerah memastikan seluruh aspek administrasi dan dokumen pendukung akan segera dirampungkan agar tidak menjadi kendala saat proses verifikasi dilakukan oleh pemerintah pusat.

Sekolah Rakyat merupakan program nasional yang diinisiasi Kemensos untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Program ini membutuhkan kesiapan lahan, kelengkapan administrasi, serta komitmen pemerintah daerah sebagai syarat utama sebelum dilakukan survei dan penilaian kelayakan.

Mahyunadi juga mengungkapkan bahwa Menteri Sosial dijadwalkan akan melakukan kunjungan langsung ke tingkat provinsi dalam waktu dekat untuk meninjau kesiapan daerah, termasuk kesiapan lahan dan dokumen pendukung.

“Pak Menteri mengatakan akan segera datang ke provinsi untuk melakukan survei habis Lebaran ini,” pungkas Mahyunadi.

Dengan adanya rencana kunjungan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berharap dapat segera memperoleh kesempatan survei dan masuk dalam daftar daerah prioritas pembangunan Sekolah Rakyat, sehingga masyarakat Kutim dapat merasakan manfaat program pendidikan nasional tersebut. []

Penulis: Butsainah Yusri | Penyunting: Nursiah