Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Keterbatasan petugas dan fasilitas keselamatan di destinasi wisata pantai Berau mendorong evaluasi menyeluruh sistem pengamanan pascainsiden Lamin Guntur.
BERAU – Keterbatasan petugas penjagaan dan fasilitas keselamatan di sejumlah destinasi wisata pantai di Kabupaten Berau menjadi perhatian serius pemerintah daerah, menyusul insiden di kawasan Lamin Guntur, Kecamatan Bidukbiduk.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau menegaskan pentingnya penguatan sistem keselamatan wisata, terutama pada kawasan pesisir yang memiliki risiko tinggi bagi pengunjung.
Sekretaris Disbudpar Berau, Samsiah Nawir, mengungkapkan hingga saat ini belum seluruh destinasi wisata pantai memiliki petugas penjagaan yang memadai.
“Tidak semua pantai ada yang menjaga. Tapi untuk pantai yang dikelola resort, swasta, maupun kampung, pengelola wajib siap menghadapi potensi kejadian, termasuk mitigasi bencana, respons cepat, dan penanganan darurat,” ujarnya sebagaimana diwartakan Berauterkini, Sabtu (28/03/2026).
Ia menjelaskan, idealnya setiap destinasi wisata dilengkapi posko keamanan yang melibatkan tim pengamanan serta dukungan layanan kesehatan dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau Puskesmas Pembantu (Pustu) setempat.
Namun, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam pemerataan pengawasan di seluruh destinasi wisata. Pemkab Berau saat ini belum dapat menambah jumlah petugas penjagaan secara khusus.
“Karena ada kebijakan efisiensi anggaran, penambahan petugas belum bisa dilakukan. Tapi kami fokus pada penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan mitigasi bencana bagi pengelola wisata,” jelasnya.
Selain keterbatasan personel, Disbudpar Berau juga mengakui fasilitas keselamatan di sejumlah lokasi wisata masih belum memenuhi standar. Rambu peringatan, peralatan keselamatan, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) belum tersedia secara optimal di seluruh destinasi.
“Kami terus mendorong pengelola untuk memenuhi standar minimal keselamatan, termasuk SOP, rambu-rambu, dan fasilitas pendukung lainnya,” tambahnya.
Dalam menghadapi situasi darurat, koordinasi lintas sektor terus diperkuat dengan melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), pemerintah kampung, kecamatan, hingga tenaga kesehatan.
“Koordinasi ini penting agar penanganan bisa cepat dan tepat saat terjadi kondisi darurat,” katanya.
Sebagai tindak lanjut dari insiden yang terjadi, Disbudpar Berau akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan di destinasi wisata. Evaluasi mencakup aspek pengawasan, kesiapan sumber daya manusia (SDM), kelengkapan fasilitas, hingga kepatuhan terhadap SOP.
Ke depan, Pemkab Berau juga berencana memperkuat kebijakan keselamatan wisata melalui peningkatan pelatihan mitigasi bencana, kewajiban penyediaan rambu dan SOP, serta dorongan kepada pengelola untuk menambah tenaga dan fasilitas penyelamatan, terutama saat musim kunjungan tinggi seperti libur Lebaran, libur sekolah, serta Natal dan Tahun Baru.
“Ini menjadi bahan evaluasi kami agar ke depan sistem pengamanan destinasi wisata bisa lebih baik,” pungkasnya. []
Redaksi4
