Mobil Dinas Gubernur Kaltim Rp8,5 Miliar, Ini Penjelasannya

SAMARINDA – Pengadaan mobil dinas baru untuk Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) menarik perhatian publik setelah data pengadaan tercatat dalam sistem Inaproc Pemerintah Provinsi Kaltim. Kendaraan yang dibeli berupa SUV hybrid dengan mesin 2.996 cc bertenaga 434 horsepower (HP), didukung baterai berkapasitas 38,2 kWh serta motor listrik 140 kW dengan torsi 620 Nm. Nilai pengadaan mobil dinas tersebut tercatat sekitar Rp8,5 miliar.

Menanggapi sorotan publik, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, memberikan penjelasan terkait urgensi pemilihan kendaraan dengan spesifikasi tinggi tersebut. Ia mengatakan mobilitas Gubernur Kaltim kerap menjangkau wilayah pelosok dengan infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai. Medan berat, jalan tanah, dan kawasan hutan menjadi tantangan dalam sejumlah kunjungan kerja kepala daerah.

“Pak Gubernur ini kalau meninjau sebuah lokasi ingin benar-benar tembus sampai titik terdalam. Pernah ke Sotek dan Bongan, tertahan di hutan karena memang belum ada jalan memadai. Tetapi beliau ingin mengetahui sejauh mana akses itu bisa ditembus,” ujar Sri Wahyuni kepada awak media saat ditemui di Samarinda, Jumat (20/02/2026).

Menurut Sri Wahyuni, keberanian Gubernur turun langsung ke lapangan bertujuan memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi masyarakat dan infrastruktur. Dengan demikian, kebijakan yang diambil diharapkan lebih tepat sasaran, terutama terkait pembangunan konektivitas wilayah.

Ia menambahkan, kondisi geografis Kaltim yang luas dan beragam sering menyebabkan kendaraan dinas biasa mengalami kendala teknis. Pernah terjadi saat rombongan kunjungan kerja harus berganti kendaraan karena mobil yang digunakan tidak mampu melewati medan ekstrem.

“Medan di Kaltim ini tidak selalu mulus. Ada jalan berbatu, berlumpur, bahkan kawasan hutan. Saya kira itu yang menjadi pertimbangan, sehingga kendaraan kepala daerah memang harus mampu menembus berbagai kondisi medan,” kata Sri Wahyuni.

Selain untuk operasional lapangan, kendaraan tersebut juga diproyeksikan memiliki fungsi protokoler. Mobil dinas ini dapat digunakan untuk menyambut tamu penting maupun mendampingi kunjungan ke lokasi strategis. Posisi Kaltim yang berbatasan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Provinsi Kalimantan Utara menuntut kesiapan infrastruktur dan mobilitas yang tinggi.

“Artinya, kendaraan ini tidak hanya untuk ke lapangan, tetapi juga bisa digunakan untuk fungsi lain seperti penjemputan tamu. Karena tamu-tamu juga sering melakukan kunjungan ke lapangan, termasuk ke IKN,” jelas Sri Wahyuni.

Meskipun pengadaan mobil dinas ini menimbulkan beragam tanggapan masyarakat terkait nilai anggaran yang besar, Pemprov Kaltim menegaskan bahwa spesifikasi kendaraan dipilih berdasarkan kebutuhan operasional di wilayah dengan kondisi geografis menantang. Pemprov berharap publik dapat memahami latar belakang pengadaan ini sebagai upaya mendukung kelancaran tugas kepala daerah sekaligus mempercepat pembangunan di Kaltim. []

Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Nursiah