Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
TENGGARONG – MONITORING Dan Evaluasi (Monev) Mal Pelayanan Publik (MPP) 2024 yang diselenggarakan pada Senin (02/12/2024). Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian dan Advokasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutai Kartanegara (Kukar), Bahaudin Toppo, menyampaikan Monev ini tidak hanya mengungkap berbagai pencapaian, tetapi juga sejumlah tantangan signifikan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas.
Salah satu fokus utama Laporan Monev tersebut ialah implementasi Excellent Service sebagai landasan mutu pelayanan. Komitmen ini diterjemahkan melalui kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Operasional (SOP). Dalam data yang dipaparkan berdasarkan realitas di lapangan menunjukkan beberapa kendala, termasuk terbatasnya standar pelayanan di instansi tertentu, seperti Kantor Pos Indonesia yang belum memiliki SOP efektif, dan Kantor Pajak Pratama Tenggarong menghadapi tantangan pengurangan frekuensi operasional menjadi satu kali per minggu.
Meski terdapat berbagai kendala, laporan menunjukkan hasil positif dari survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Kantor Pajak Pratama Tenggarong meraih nilai tertinggi sebesar 98,03, diikuti oleh Dinas Kependudukan dan Catatan (Disdukcapil) dengan nilai 97,54.
“Hasil ini menunjukkan kepercayaan masyarakat, tetapi tetap menjadi motivasi kami untuk memperbaiki kekurangan,” ucap Bahaudin.
Lebih lanjut, Disdukcapil menjadi tenant paling diminati dengan 34.686 pengunjung. Tingginya kunjungan mencerminkan kebutuhan masyarakat yang besar terhadap layanan yang lebih efektif dan terintegrasi.
Selain itu, Laporan Monev juga mencatat beberapa instansi yang perlu perhatian khusus. Misalnya, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) masih belum menetapkan SOP yang jelas, sehingga pelayanan belum optimal. Tantangan-tantangan ini menjadi pekerjaan rumah bagi MPP Kukar untuk memperkuat koordinasi antar instansi.
MPP Kukar berkomitmen membuka ruang partisipasi masyarakat melalui pengelolaan pengaduan yang lebih transparan. Dengan memanfaatkan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan Whistle Blower System (WBS), masyarakat diharapkan dapat aktif menyampaikan keluhan dan rekomendasi.
“Melalui evaluasi ini, kami menyadari pentingnya kolaborasi yang lebih baik antar instansi untuk mencapai pelayanan yang unggul,” tambah Bahaudin.
Evaluasi ini menjadi pengingat bahwa layanan publik tidak hanya soal angka kepuasan, tetapi juga soal kemudahan akses dan efisiensi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.[]
Penulis : Jemi Irlanda Haikal | Penyunting : Hadi Purnomo
