Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
NIAMEY – Ketegangan antara Niger dan Prancis kembali memuncak. Presiden Niger Abdourahamane Tchiani secara terbuka menuduh Presiden Prancis Emmanuel Macron berupaya menggulingkan pemerintahan militer yang kini berkuasa di Niamey.
Dalam wawancara dengan televisi nasional RTN yang dikutip RIA Novosti, Minggu (15/02/2026), Tchiani menyatakan bahwa sebelum pasukan Prancis hengkang dari Niger, Paris disebut tidak tinggal diam.
“Presiden Macron, sebelum tentaranya ditarik, bertekad menjatuhkan pemerintahan kami yang memilih jalur kedaulatan,” ujar Tchiani dalam pernyataannya.
Ia juga mengaitkan serangan terhadap Bandara Internasional Niamey pada 29 Januari lalu dengan dugaan skenario destabilisasi yang melibatkan Prancis. “Serangan terhadap bandara itu bukan peristiwa berdiri sendiri. Itu bagian dari rencana untuk menciptakan kekacauan di negara kami,” katanya.
Tchiani bahkan menuding Prancis bekerja sama dengan sejumlah negara di kawasan. Ia sebelumnya menyebut Benin dan Pantai Gading ikut berada di balik dukungan terhadap kelompok penyerang.
“Kami memiliki informasi bahwa ada dukungan eksternal terhadap aksi tersebut, dan kami tidak akan tinggal diam,” tegasnya, sembari mengisyaratkan kemungkinan langkah balasan.
Lebih jauh, Tchiani mengklaim bahwa operasi tersebut dirancang dalam sebuah pertemuan yang melibatkan badan intelijen Prancis pada Juli 2025 di wilayah Niger. Ia juga menuding adanya suplai logistik militer.
“Pada akhir April, ada aliran dana, persenjataan, dan perlengkapan militer yang disalurkan kepada tentara bayaran,” ungkapnya. Namun tuduhan tersebut dibantah Paris. Media Prancis RFI melaporkan bahwa Presiden Emmanuel Macron menolak keras klaim yang dilontarkan pemimpin junta Niger itu.
Di tengah silang klaim tersebut, dinamika keamanan Niger juga melibatkan aktor lain. Al Jazeera sebelumnya melaporkan bahwa serangan di bandara Niamey diklaim oleh kelompok ISIS. Pemerintah Rusia menyatakan pasukannya turut membantu menahan serangan tersebut.
“Serangan berhasil digagalkan berkat koordinasi antara Korps Afrika Kementerian Pertahanan Rusia dan militer Niger,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia seperti dikutip Al Jazeera.
Sejak kudeta militer pada Juli 2023 yang mengantarkan Tchiani ke tampuk kekuasaan, hubungan Niger dan Prancis bekas penguasa kolonialnya terus memburuk. Prancis menolak mengakui legitimasi pemerintahan militer di Niamey, sementara Niger semakin mendekat ke Rusia dalam urusan pertahanan dan keamanan.
Perseteruan terbuka ini menandai babak baru rivalitas geopolitik di Afrika Barat, dengan Niger menjadi salah satu titik panas perebutan pengaruh antara kekuatan lama dan baru. []
Redaksi4
