Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PASER – Komisi II DPRD Kabupaten Paser menggelar rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja pada Rabu (18/02/2026) di ruang rapat Bapekat DPRD Paser. Salah satu topik utama yang dibahas adalah program budidaya ikan air tawar yang dikelola Dinas Perikanan.
Anggota Komisi II DPRD Paser, Acong, menyoroti rendahnya budidaya ikan air tawar di Tanah Grogot. Menurutnya, sebagian besar pasokan ikan air tawar di wilayah tersebut masih berasal dari Banjar. “Padahal, jika ini bisa dioptimalkan, tentu akan menambah PAD,” ujarnya.
Kepala Dinas Perikanan, Rudiansyah, menjelaskan, perbedaan kondisi dan media budidaya menjadi hambatan produksi ikan air tawar di Paser dibandingkan dengan Kalimantan Selatan. “Untuk di Paser, rata-rata budidaya mereka menggunakan media kolam tanah. Ketika menggunakan kolam tanah, kita juga butuh kuantitas air, karena pH air juga akan berpengaruh terhadap besar kecilnya ikan. Ketika pH tanah tidak seimbang, maka butuh biaya produksi lagi untuk menetralisir pH air tadi,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Paser, Agus Santosa, menekankan bahwa semangat masyarakat untuk budidaya ikan air tawar cenderung hanya sementara, terutama ketika ada bantuan dari pemerintah. “Seharusnya, Dinas Perikanan dapat menyiapkan tenaga pendamping yang bertugas mendampingi masyarakat penerima bantuan, agar kebijakan yang menggunakan uang negara tidak hanya sekadar menggugurkan kewajiban semata,” katanya.
Lebih lanjut, Rudiansyah menambahkan, sebagian besar masyarakat tidak menekuni budidaya ikan air tawar secara serius karena umumnya menjadi usaha sampingan. “Untuk pendampingan, ini menjadi tantangan pemberdayaan jabatan fungsional di Dinas Perikanan. Karena pendamping yang ada saat ini secara status berubah menjadi ASN Pusat, sehingga dalam beberapa kesempatan terjadi pergeseran,” imbuhnya.
Menutup rapat, Asisten Setda Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Romif Erwinadi, menekankan pentingnya penyelarasan pemanfaatan APBD dengan efektivitas program kerja OPD. “APBD yang tersedia sangat terbatas, sementara kebutuhan untuk membiayai semua program kerja dan kegiatan OPD itu sangat besar. Teman-teman OPD juga bisa menjalin kerjasama dengan mitra luar untuk mengatasi keterbatasan anggaran. Jadi tidak harus bergantung pada APBN saja,” pungkasnya.
Dengan sinkronisasi program kerja dan pendampingan yang tepat, diharapkan budidaya ikan air tawar di Paser dapat berkembang, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. []
Penulis: Wiwik Rahmawati | Penyunting: Nursiah
