Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PARIS — Aparat Prancis mengungkap penyitaan besar narkotika seberat 2,4 ton kokain dari sebuah kapal di Samudra Pasifik dalam operasi bersama dengan Amerika Serikat. Penindakan ini menandai meningkatnya pencegatan peredaran narkoba di wilayah perairan Polinesia Prancis.
Laporan kantor berita AFP pada Minggu (15/02/2026) menyebutkan penyitaan sekitar 100 bal kokain itu berlangsung pada Kamis (12/01/2026). Meski muatan terlarang diamankan, kapal beserta awaknya tetap diizinkan melanjutkan pelayaran menuju tujuan yang tidak dipublikasikan.
Otoritas setempat menjelaskan keputusan tersebut mengikuti ketentuan hukum internasional yang berlaku. Seorang pejabat menyampaikan bahwa prosedur standar memang memungkinkan kapal tetap berlayar setelah barang bukti disita, selama persyaratan yurisdiksi terpenuhi. “Langkah yang diambil sudah sesuai praktik hukum laut internasional,” demikian penegasan pihak Komisi Tinggi di wilayah tersebut.
Operasi ini disebut melibatkan dukungan lembaga pemerintah Amerika Serikat, meski rincian mengenai bendera kapal maupun titik keberangkatan tidak diungkap ke publik.
Dalam satu bulan terakhir, aparat Prancis tercatat telah menggagalkan penyelundupan hampir 12 ton kokain di sekitar Polinesia Prancis melalui tiga penindakan terpisah dengan berat sitaan antara dua hingga lima ton. Temuan beruntun ini memperkuat indikasi bahwa jalur Pasifik semakin aktif dimanfaatkan jaringan narkotika internasional.
PBB sebelumnya memperingatkan kelompok kriminal terorganisir yang memperdagangkan kokain dan metamfetamin terus memperluas operasi mereka di kawasan Pasifik dalam beberapa tahun terakhir. Arus pengiriman disebut berasal dari Amerika Utara dan Selatan dengan tujuan pasar utama di Australia serta Selandia Baru.
Sepanjang tahun 2025, angkatan laut Prancis mencatat rekor penyitaan global mencapai 87,6 ton narkotika, termasuk 58 ton kokain. Capaian tersebut menunjukkan eskalasi serius perdagangan obat terlarang lintas samudra sekaligus meningkatnya tekanan penegakan hukum terhadap jaringan internasional. []
Redaksi
