Pontianak Bergejolak, Mahasiswa Desak Perubahan Politik

PONTIANAK — Gelombang protes mahasiswa menggema di halaman Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Jumat (13/02/2026) sore. Puluhan peserta aksi dari berbagai organisasi kemahasiswaan turun ke jalan untuk menyuarakan kritik terhadap arah kebijakan politik nasional maupun daerah yang dinilai menjauh dari prinsip demokrasi.

Massa yang berasal dari Solmadapar dan Politeknik Negeri Pontianak menyampaikan orasi secara bergantian. Aspirasi mereka diterima langsung oleh Ketua Fraksi PAN DPRD Kalbar, Zulfydar Zaidar Mochtar, yang menemui demonstran sekaligus menerima dokumen berisi tuntutan.

Koordinator aksi, Muhammad Iqbal, menegaskan demonstrasi merupakan bentuk kegelisahan mahasiswa terhadap situasi demokrasi. Ia menyebut terdapat kecenderungan pelemahan kedaulatan rakyat melalui sejumlah wacana politik yang berkembang.

Menurutnya, gagasan pemilihan kepala daerah secara tertutup serta lambannya pengesahan regulasi pemberantasan korupsi menjadi alasan utama mahasiswa turun ke jalan. Ia juga menilai partisipasi publik berpotensi tereduksi apabila mekanisme pemilihan tidak lagi terbuka.

Dalam pernyataan sikap, mahasiswa mengajukan empat tuntutan pokok. Mereka menolak wacana Pilkada tertutup, mendesak percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, mengkritik kinerja DPRD yang dianggap lebih berpihak pada kepentingan partai, serta menolak perubahan sistem pemilu yang dinilai mengancam prinsip demokrasi.

Iqbal menekankan bahwa suara mahasiswa muncul sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap masa depan demokrasi. Ia mengingatkan bahwa sikap diam justru dapat merugikan kepentingan masyarakat luas.

Aksi tersebut juga memperoleh dukungan dari unsur mahasiswa lain, termasuk perwakilan BEM Universitas OSO dan BEM UPGRI Pontianak yang ikut menandatangani dokumen tuntutan.

Menanggapi hal itu, Zulfydar menyatakan pihak DPRD menerima seluruh berkas aspirasi yang disampaikan demonstran. Ia menuturkan bahwa dokumen tersebut akan menjadi bahan pembahasan lanjutan di internal lembaga legislatif daerah. Setelah penyampaian pendapat selesai, massa aksi membubarkan diri secara tertib dengan pengawalan aparat keamanan. []

Redaksi