PPPK Terancam? DPRD Kalteng Minta Pemda Jaga Keberlanjutan

DPRD Kalteng meminta kebijakan efisiensi anggaran tidak menyasar PPPK agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.

PALANGKA RAYA – Kekhawatiran terhadap dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), yang meminta pemerintah daerah tidak mengorbankan keberlangsungan tenaga tersebut.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalteng Muhajirin menegaskan, PPPK memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan publik sehingga harus tetap menjadi prioritas dalam kebijakan anggaran daerah.

“PPPK ini jangan sampai dikorbankan karena efisiensi anggaran. Mereka harus tetap diperhatikan oleh pemerintah daerah,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara, Selasa (31/03/2026).

Menurutnya, kekhawatiran tersebut muncul setelah adanya sejumlah daerah yang mulai merumahkan atau tidak memperpanjang kontrak PPPK. Kondisi ini dinilai perlu diantisipasi agar tidak terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng. “Kita tidak ingin hal seperti itu terjadi di Kalteng, karena PPPK ini penting dalam mendukung pelayanan publik,” ucapnya.

Muhajirin menjelaskan, kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat seharusnya diarahkan pada pengurangan belanja yang tidak produktif, seperti perjalanan dinas maupun kegiatan seremonial. “Efisiensi harus diarahkan ke belanja yang tidak prioritas, bukan justru menyasar pegawai,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang tepat agar belanja pegawai tetap terjaga dan tidak berdampak pada kualitas pelayanan publik.

DPRD Kalteng, lanjutnya, akan terus mengawal kebijakan anggaran daerah agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat serta menjaga keberlangsungan tenaga PPPK. “Saya yakin pemerintah daerah memiliki kebijakan yang tepat dan kami akan terus mengawal agar PPPK tetap dipertahankan,” demikian Muhajirin.

Pernyataan ini sekaligus menjadi dorongan agar kebijakan efisiensi anggaran tetap dilakukan secara selektif dan tidak mengorbankan sektor vital yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat. []

Penulis: Redaksi