Reses Malam Hari Ungkap Problem Perikanan Nunukan

NUNUKAN — Isu lemahnya organisasi nelayan kembali mencuat dalam kegiatan reses anggota legislatif daerah yang digelar di kawasan pesisir. Aspirasi tersebut mengemuka saat Hamsing menyerap keluhan warga di Jembatan Airud, Desa Bukit Aru Indah, Senin malam (16/02/2026).

Pertemuan yang dihadiri nelayan setempat berlangsung dinamis. Warga menyoroti masih banyak kelompok nelayan yang belum terbentuk secara administratif, sementara sebagian kelompok yang sudah ada justru tidak lagi aktif. Kondisi ini berdampak langsung pada sulitnya akses bantuan pemerintah, baik berupa alat tangkap, modal usaha, maupun pelatihan peningkatan kapasitas.

Ketiadaan struktur kepengurusan yang sah disebut menjadi penghambat utama. Tanpa legalitas dan data anggota yang jelas, pengajuan proposal bantuan dari instansi teknis tidak dapat diproses. Akibatnya, berbagai peluang dukungan program perikanan kerap terlewatkan oleh masyarakat pesisir.

Menanggapi hal itu, Hamsing menekankan pentingnya pembenahan organisasi nelayan di wilayah Sebatik Timur. Ia menilai kelompok yang resmi dan aktif akan membuka jalan lebih luas terhadap berbagai program pemberdayaan.

“Pembentukan dan pengaktifan kembali kelompok nelayan menjadi langkah mendesak. Jika administrasi lengkap dan organisasi berjalan, akses bantuan peralatan, permodalan, hingga pelatihan akan jauh lebih mudah diperoleh,” ujarnya, sebagaimana dilansir laman resmi Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Ia juga mengungkapkan bahwa pada tahun anggaran berjalan terdapat alokasi bantuan perlengkapan nelayan, meski jumlahnya terbatas. Karena itu, kesiapan administrasi kelompok dinilai menjadi faktor penentu agar bantuan dapat tersalurkan tepat sasaran. “Kesempatan bantuan tetap ada, tetapi kuotanya tidak banyak. Kelompok yang tertib administrasi tentu lebih berpeluang diproses,” tambahnya.

Warga berharap hasil reses tidak berhenti pada penyampaian aspirasi semata, melainkan diikuti pendampingan langsung dari pemerintah daerah. Kelompok nelayan yang tertata diyakini mampu memperkuat ekonomi pesisir sekaligus memperluas akses terhadap program pemberdayaan berkelanjutan. []

Redaksi