Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Musrenbang RKPD 2026 menetapkan tema pembangunan Nunukan 2027 dengan fokus pada pemerataan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi inklusif.
NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan menegaskan arah pembangunan tahun 2027 dengan fokus pada pemerataan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi inklusif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 yang digelar di Kantor Bupati Nunukan, Senin (30/03/2026).
Forum strategis ini menjadi momentum penajaman prioritas pembangunan daerah, sekaligus menyaring ribuan usulan masyarakat agar selaras dengan kemampuan anggaran dan kebijakan nasional maupun daerah.
Bupati Nunukan, Irwan Sabri, menegaskan bahwa Musrenbang merupakan tahapan penting dalam sistem perencanaan pembangunan yang mengintegrasikan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah.
“Melalui forum ini kita memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah selaras dengan visi misi terutama 17 arah perubahan yang menjadi program prioritas kepala daerah, prioritas nasional, provinsi, serta kebutuhan masyarakat,” ujarnya sebagaimana diwartakan Simp4tik, Senin (30/03/2026).
Ia mengungkapkan, tema pembangunan Kabupaten Nunukan tahun 2027 adalah “Pemerataan Infrastruktur Layanan Dasar dan Infrastruktur Ekonomi untuk Menunjang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif”, yang merupakan bagian dari pelaksanaan tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Untuk mendukung tema tersebut, Pemkab Nunukan menetapkan enam fokus pembangunan, yakni peningkatan kualitas infrastruktur dasar, pembangunan infrastruktur ekonomi strategis, penguatan lingkungan hidup dan ketahanan bencana, optimalisasi tata kelola pemerintahan, peningkatan perlindungan sosial dan budaya, serta penguatan daya saing generasi muda.
Dalam forum tersebut, terungkap sebanyak 3.824 usulan pembangunan telah masuk melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Dari jumlah itu, 661 usulan dibahas pada Musrenbang kewilayahan, sementara 1.803 usulan berasal dari pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan.
Meski demikian, Bupati Irwan mengakui keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama, sehingga tidak seluruh usulan dapat diakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
“Usulan yang belum dapat dibiayai APBD diharapkan dapat diusulkan melalui sumber pendanaan lain, agar pembangunan di Nunukan tetap berjalan optimal,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya kesiapan daerah menghadapi dinamika global, termasuk dampak konflik internasional terhadap stabilitas ekonomi. Menurutnya, kebijakan pembangunan harus adaptif agar tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kegiatan Musrenbang RKPD 2026 ini secara resmi dibuka dengan pemukulan gong oleh Bupati Nunukan, sebagai penanda dimulainya proses penyusunan arah pembangunan daerah tahun 2027. []
Penulis: Redaksi
