SAMARINDA – Lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) di Jalan Angklung, Samarinda, menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim karena diduga dikuasai oleh oknum tertentu. Kawasan yang seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan publik kini dipenuhi bangunan permanen maupun sementara, bahkan terdapat aktivitas jual beli, sehingga mengurangi manfaat …
Read More »DPRD Kaltim Ingatkan Realisasi Anggaran dan Transparasi Tender
SAMARINDA – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja pada Senin (25/08/2025). Agenda tersebut membahas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 sekaligus efektivitas rencana kerja Tahun Anggaran (TA) 2026. RDP berlangsung di ruang rapat Gedung …
Read More »DPRD Kaltim Soroti Bangunan di Lahan Pemprov, Siapa yang Kuasai?
SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti sejumlah bangunan yang berdiri di atas lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) di kawasan Jalan Angklung, Samarinda, yang diduga dikuasai oleh oknum tertentu. Komisi III DPRD Kaltim meminta agar Pemprov segera melakukan penertiban dan mengembalikan fungsi lahan tersebut untuk kepentingan …
Read More »DPRD Kaltim Bahas Program Dan serapan Anggaran Dispora Semester II 2025
SAMARINDA – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar rapat kerja bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim, Senin (25/08/2025). Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Gedung E Lantai 1 DPRD Kaltim tersebut membahas program kerja Dispora pada semester II tahun 2025, termasuk persoalan rendahnya …
Read More »Kredit Fiktif Rp275 Miliar di Bank Kaltimtara, Sistem Perbankan Tersorot
TARAKAN – Kasus dugaan kredit fiktif senilai Rp275,2 miliar di Bank Kaltimtara kembali menjadi sorotan publik dan akademisi karena menyingkap celah serius dalam tata kelola perbankan daerah. Modus penggunaan Surat Perintah Kerja (SPK) sebagai agunan kredit dianggap menunjukkan masalah sistemik pada proses verifikasi dan pengawasan operasional, tidak sekadar kelalaian teknis. …
Read More »Kaltara Kekurangan Pendamping PKH, Akurasi Bansos Dipertanyakan
TANJUNG SELOR – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyoroti keterbatasan jumlah tenaga pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilai tidak sebanding dengan kondisi wilayah serta jumlah keluarga penerima manfaat di daerah ini. Keterbatasan tersebut berimbas pada proses pemutakhiran data penerima bantuan yang belum optimal dan rawan menimbulkan …
Read More »Prostitusi Terselubung di Kalimati Lama Resahkan Warga Kobar
KOTAWARINGIN BARAT – Warga Desa Pasir Panjang, Kalimati Lama, Kecamatan Arut Selatan, kembali menyuarakan keresahan mereka terkait aktivitas prostitusi terselubung yang disebut masih berlangsung di bekas kawasan lokalisasi Kalimati Lama. Lambannya tindakan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kotawaringin Barat dinilai membuat kondisi ini berlarut-larut dan meresahkan masyarakat. …
Read More »Putusan Sengketa Tanah Gang Rambutan di Kobar Tuai Perdebatan
KOTAWARINGIN BARAT – Putusan Pengadilan Negeri (PN) Pangkalan Bun terkait gugatan perdata ahli waris Brata Ruswanda terhadap Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Pemkab Kobar) mengenai kepemilikan tanah demplot pertanian di Gang Rambutan masih menimbulkan perdebatan. Berbagai tanggapan muncul setelah majelis hakim membacakan putusan tersebut pada Kamis (21/08/2025) lalu. Wakil Ketua PN …
Read More »DPRD Kukar Setujui Penurunan Tarif Pajak dan Retribusi Daerah
KUTAI KARTANEGARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Pemerintah Kabupaten kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga keseimbangan antara regulasi nasional dan kebutuhan lokal. Hal itu terlihat dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang I Tahun 2025 yang digelar Senin (25/08/2025) di ruang rapat DPRD Kukar. Rapat tersebut …
Read More »Dinsos Banjarmasin: Tidak Semua Warga Miskin Dapat Bantuan
BANJARMASIN – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Banjarmasin mencatat ada sekitar 15 ribu warga miskin yang membutuhkan dukungan dari pemerintah. Namun, dari jumlah tersebut tidak seluruhnya terdata sebagai penerima bantuan sosial (bansos). Kepala Dinsos Banjarmasin, Nuryadi, menjelaskan hanya sekitar 44 persen dari jumlah warga miskin yang bisa mendapatkan bantuan, baik berupa …
Read More »
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan