Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Setjen DPR mengoptimalkan efisiensi energi, kendaraan dinas, dan pola kerja untuk menekan anggaran tanpa mengganggu kinerja legislasi.
JAKARTA – Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerapkan serangkaian langkah penghematan operasional yang menyasar penggunaan energi, kendaraan dinas, hingga pola kerja pegawai, tanpa mengurangi dukungan terhadap kinerja legislasi.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Indra Iskandar, menyampaikan bahwa kebijakan efisiensi ini difokuskan pada pengendalian belanja rutin, termasuk konsumsi bahan bakar dan listrik di kompleks parlemen.
“Setjen DPR menargetkan penghematan sekitar Rp 1,5 miliar dalam satu tahun dari kebijakan ini. Pengurangan tersebut dilakukan melalui pembatasan penggunaan kendaraan operasional, termasuk optimalisasi sistem pengendalian Bahan Bakar Minyak berbasis RFID,” ujar Indra dalam keterangannya, sebagaimana dilansir Kompas, Jumat, (28/03/2026).
Selain pembatasan kendaraan dinas, Setjen DPR juga mempertimbangkan penerapan pola kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) setiap Jumat guna menekan konsumsi bahan bakar, khususnya dari operasional bus antarjemput pegawai.
“Kalau hari Jumat kita terapkan WFH, maka bus jemputan tidak perlu beroperasi. Ini tentu menjadi potensi efisiensi yang cukup besar,” ucapnya.
Di sektor energi, penghematan dilakukan melalui pengaturan penggunaan listrik secara lebih ketat di lingkungan Gedung DPR, Senayan. Mulai pukul 18.00 WIB, dilakukan pemadaman listrik terjadwal sebagai bagian dari pengendalian konsumsi energi.
“Mulai hari ini kita lakukan pengaturan yang lebih ketat. Jadi bukan sekadar pemadaman, tapi pengaturan waktu penggunaan listrik agar lebih efisien,” jelas Indra.
Ia mengakui, selama ini penggunaan listrik tetap tinggi meskipun aktivitas pegawai pada malam hari relatif terbatas. Kondisi tersebut berdampak pada operasional fasilitas gedung seperti lift dan layanan penunjang lainnya yang tetap berjalan penuh.
Selain itu, DPR juga melakukan pengetatan anggaran kegiatan rapat, termasuk menghapus jamuan untuk pertemuan singkat. Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah penghematan menyeluruh pada belanja operasional.
Sementara untuk perjalanan dinas, Setjen DPR menerapkan pembatasan secara selektif. Kegiatan yang tidak mendesak akan dikurangi, sedangkan agenda strategis seperti pembahasan rancangan undang-undang tetap difasilitasi.
“Untuk kegiatan yang memiliki urgensi tinggi seperti pembahasan RUU atau uji publik yang membutuhkan kehadiran langsung, tetap kita fasilitasi. Namun yang bisa dilakukan secara daring, akan kita dorong untuk dilaksanakan secara virtual,” kata Indra.
Meski sejumlah kebijakan efisiensi diberlakukan, Indra memastikan pelayanan terhadap pimpinan dan anggota DPR tetap menjadi prioritas utama dan tidak akan terganggu.
“Kami pastikan bahwa efisiensi ini tidak akan berdampak pada pelayanan kepada Dewan. Dukungan terhadap kinerja kedewanan tetap menjadi prioritas utama,” tegas Indra.
Ia menambahkan, fleksibilitas tetap diberikan dalam pelaksanaan rapat DPR yang menyangkut kepentingan publik, mengingat dinamika pembahasan yang tidak dapat dibatasi secara kaku.
“Rapat-rapat Dewan menyangkut kepentingan masyarakat, sehingga waktunya sangat dinamis dan tidak bisa dibatasi. Itu tetap menjadi perhatian utama kami,” imbuhnya.
Langkah efisiensi ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola anggaran negara yang lebih akuntabel dan adaptif, sekaligus menjaga efektivitas kerja lembaga legislatif di tengah tekanan global terhadap pengelolaan sumber daya. []
Redaksi4
