Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BANJARMASIN — Wacana pemerintah pusat menghapus status tenaga honorer mulai 1 Januari 2026 menimbulkan kekhawatiran baru di daerah. Di balik tujuan efisiensi anggaran, kebijakan ini dinilai berpotensi memicu krisis sosial dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Pengamat kebijakan publik Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Arif Rahman Hakim, menilai pemerintah daerah tak bisa …
Read More »Pengabdian Dihapus, Anggaran Diselamatkan!
