Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Jatah APBN buat Kaltim ke depan bisa makin tinggi jika dapat memanfaatkan momentum revisi Undang-Undang (UU) No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. DPRD Kaltim pun mendesak agar provinsi ini dapat perlakuan khusus berupa rupiah di luar dana bagi hasil (DBH).
Read More »