SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda memastikan kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2026 tidak akan mengorbankan pelayanan dasar bagi warga. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan komitmen tersebut seusai menghadiri Sosialisasi Program Pembangunan Tahun 2026 dan Pemaparan Rancangan APBD Kota Samarinda Tahun 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Samarinda, Kamis (23/10/2025). …
Read More »DPRD Samarinda Soroti Dampak Portal pada Transportasi Pelaku Usaha
SAMARINDA – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Samri Shaputra, menyoroti kebijakan pemasangan portal di Jembatan Mahkota II atau Jembatan Achmad Amins yang hanya dapat dilalui kendaraan roda dua dan roda empat dengan batasan tertentu. Ia menilai kebijakan ini masih menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat dan …
Read More »DPRD Samarinda Minta Dishub Tegas Soal Parkir Sembarangan
SAMARINDA – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Abdul Rohim, mengingatkan pentingnya penertiban kendaraan pribadi yang diparkir di ruang publik, terutama di Jl. Jelawat, Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir. Ia menilai praktik tersebut melanggar aturan dan mengganggu ketertiban umum. “Kalau dia mengganggu ketertiban umum, jadi intinya …
Read More »DPRD Samarinda Soroti Kriteria Rekrutmen Perusahaan
SAMARINDA – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, M. Novan Syahronny Pasie, menyoroti praktik rekrutmen tenaga kerja di sejumlah perusahaan yang dianggap masih memberlakukan kriteria khusus terkait usia maupun status perkawinan bagi pelamar kerja. “Memang kita belum mendalami ya, khususnya di daerah penerima kerja yang ada …
Read More »DPRD Samarinda Dorong Regulasi Transportasi Umum yang Jelas
SAMARINDA – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, M. Novan Syahronny Pasie, menekankan pentingnya regulasi transportasi umum sebagai dasar hukum yang jelas untuk pengelolaan dan pembiayaan anggaran daerah. Ia mencontohkan penerapan rute transportasi yang dapat menghubungkan titik-titik strategis di kota. “Jadi, misalnya ada rute dari bandara …
Read More »DPRD Samarinda Soroti Pelajar Mengendarai Motor Belum Layak SIM
SAMARINDA – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, M. Novan Syahronny Pasie, menyoroti maraknya pelajar yang mengendarai kendaraan bermotor padahal belum memenuhi persyaratan usia untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). “Pengguna kendaraan sesuai aturan tentang lalu lintas itu minimal harusnya memiliki surat izin mengemudi, dengan batas …
Read More »Pekerja Nonformal di Samarinda Masih Minim Perlindungan Hukum
SAMARINDA – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, M. Novan Syahronny Pasie, menilai pekerja di sektor nonformal masih menghadapi persoalan serius terkait kepastian hukum. Ia menyebut hingga kini regulasi, baik di tingkat nasional maupun daerah, belum cukup kuat untuk memberikan perlindungan yang jelas bagi mereka. “Jadi …
Read More »Komisi III Ancam Tutup Big Mall jika Kebakaran Terulang
SAMARINDA – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mengambil sikap tegas menanggapi potensi terulangnya insiden kebakaran di Big Mall Samarinda. Kekhawatiran ini mendorong legislatif untuk memperketat pengawasan dan mengambil langkah antisipatif, termasuk ancaman penutupan operasional mal. Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, dalam kunjungannya …
Read More »DPRD Samarinda Tinjau Penanganan Pasca Kebakaran Big Mall
SAMARINDA – Langkah cepat pengawasan dilakukan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda bersama Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) menyusul insiden kebakaran yang terjadi di Big Mall Samarinda. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab lembaga legislatif dalam memastikan proses penanganan dan pemulihan pascakebakaran berjalan dengan baik dan sesuai …
Read More »Ismail Latisi: Sekolah Tak Boleh Wajibkan Beli Buku
SAMARINDA – Menjelang tahun ajaran baru 2025/2026, Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, mengingatkan kembali larangan keras terhadap praktik pungutan di sekolah, khususnya yang mewajibkan siswa membeli buku pelajaran. Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah kota dalam menjamin pendidikan dasar yang bebas biaya. “Tahun ajaran baru 2025/2026, jadi sebetulnya …
Read More »
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan