Tag Archives: pelayanan publik

BANJARMASIN — Wacana pemerintah pusat menghapus status tenaga honorer mulai 1 Januari 2026 menimbulkan kekhawatiran baru di daerah. Di balik tujuan efisiensi anggaran, kebijakan ini dinilai berpotensi memicu krisis sosial dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Pengamat kebijakan publik Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Arif Rahman Hakim, menilai pemerintah daerah tak bisa …

SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda memastikan kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2026 tidak akan mengorbankan pelayanan dasar bagi warga. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan komitmen tersebut seusai menghadiri Sosialisasi Program Pembangunan Tahun 2026 dan Pemaparan Rancangan APBD Kota Samarinda Tahun 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Samarinda, Kamis (23/10/2025). …