LANDAK-Pengurus Cabang (Pengcab) Indonesia Off-Road Federation (IOF) Pontianak melaksanakan dan berpatisipasi dalam kegiatan Adventure Offroad yang digagas oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Barat, Sugiono, SH, berlangsung dari tanggal 18-19 November di Kabupaten Landak. Dalam kesempatan tersebut turut dihadiri Brigjend Pol Joko Irianto Kasespimti Mabes Polri yang juga merupakan ketua …
Read More »Kalbar Kekurangan Sandang Pangan, Inaker Minta Kaji Ulang Ekspor Beras
PONTIANAK-Keputusan pemerintah melalui Menteri Pertanian Republik Indonesia (Mentan RI), Ir. Andi Sulaiman yang berencana akan mengekspor beras ke Negara Jiran Malaysia mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak. Salah satunya dari Ketua Ormas Indonesia Bekerja (Inaker) Kalimantan Barat Andi Harun, AR, SH yang meminta Menteri Pertanian RI mengkaji ulang keputusan ekspor beras …
Read More »Masani, SH:Praperadilan Hak Masyarakat Untuk Mencari Keadilan
PONTIANAK-Salah seorang praktisi hukum asal Pontianak, Masani, SH mengatakan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 77 sudah diatur jika masyarakat merasa keadilannya terdholimi agar melakukan upaya praperadilan di Pengadilan Negeri (PN). Dengan praperadilan masyarakat akan menjadi sadar hukum, dan sudah saatnya masyarakat sadar diri karena kesadaran hukum itu sangat …
Read More »Sehari Mempawah Butuh 150 Kantong Darah
MEMPAWAH-Kejaksaan Negeri (Kejari) Mempawah melakukan donor darah pada hari Bhakti Adhyaksa ke-57 tahun 2017. Kegiatan yang digelar bekerjasama dengan PMI Kabupaten Mempawah dimulai Rabu, 19 Juli 3017, pukul 09.00 WIB hingga selesai. Hadir dalam kegiatan donor darah ini yakni Dandim 1201/Mph, Letkol Inf Win Nindar, Kabag Sumda Polres Mempawah Kompol …
Read More »Sutarmidji Siap Berpasangan Dengan Siapa Saja, Asal Ada Keselarasan
PONTIANAK-Keseriusan Wali Kota Pontianak, Sutarmidji, SH, M.Hum maju pada Pilkada Gubernur tahun 2018 yang akan datang dibuktikan dengan mendaftarkan diri ke DPD Partai Golkar, bertempat di Gedung Zamrud, Jalan A. Yani II Sabtu (8/7). Bahkan dirinya menyatakan siap untuk berkoalisi dengan siapa dan partai politik manapun untuk maju pada pemilihan …
Read More »Advokat Masani Anggap Status Tersangka Kliennya Dipaksakan
PONTIANAK-Penasehat Hukum Sulkamal (36), Masani, SH menilai status tersangka yang disandang kliennya terkesan dipaksakan oleh penyidik Polresta Pontianak Kota. Menurut Masani, SH, Sulkamal (36) disangkakan penipuan dan penggelapan oleh penyidik Polresta setelah dilaporkan A. Rahman, dengan tuduhan masalah sertifikat tanah yang berlokasi di Desa Sungai Rengas, Dusun Bujang Taro, Kecamatan …
Read More »BPN Bentuk Saber Mafia Tanah
PONTIANAK-Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah membentuk satuan kerja Saber Mafia Tanah – Sapu Bersih Mafia Tanah, untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. “Untuk menjamin kepastian hukum, kita harus perangi mafia tanah yang sudah merajalela khususnya di Kalimantan Barat,”kata Erpan, SH, yang membidangi …
Read More »Saksi Ahli Sebut Terdakwa OTT Bukan Pidana
PONTIANAK-Sidang kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Pengadilan Negeri (PN) kelas IA Pontianak Kamis (18/5) mengagendakan mendengarkan saksi ahli dari Universitas Taanjung Pura Pontianak. Dalam kesaksiannya, saksi ahli Sahata Simamora, SH dari Untan Pontianak, mengungkapkan, tidak dikatakan sebagai perbuatan pidana bilamana ada kesepakatan dua orang dengan kata-kata sepakat. Kaitannya dengan …
Read More »Unjuk Rasa Pro Ahok di Taman Digulist Ternyata Tak Berizin
PONTIANAK-Aksi unjuk rasa sekelompok warga pro Ahok yang berpakaian serba warna merah yang sempat dibubarkan paksa oleh aparat kepolisian karena melebihi batas waktu yang ditentukan undang-undang yakni pukul 18.00 Wib Minggu (14/5), ternyata tidak mendapatkan izin dari kepolisian. Hal itu terungkap dari pernyataan Turiman Faturrahman, SH, M.Hum, pengamat hukum tata …
Read More »Soal Pembatalan Hak Atas Tanah, Ini Penjelasan Kanwil BPN
PONTIANAK-Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah negara dapat membatalkan pemberian hak atas tanah walaupun sudah bersertifikat, bilamana keputusan pemberian hak atas tanah yang telah dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota terdapat cacat hukum dalam penerbitannya. …
Read More »