Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Aktivitas tambang batu bara di Argosari diduga melanggar jarak aman dan menyebabkan kerusakan lingkungan serta kerugian ekonomi warga.
KUTAI KARTANEGARA – Aktivitas pertambangan batu bara oleh PT Singlurus Pratama di Kelurahan Argosari, Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), memicu protes warga setelah diduga melanggar ketentuan jarak aman tambang dan menyebabkan kerusakan rumah serta kerugian ekonomi masyarakat, Rabu (01/04/2026).
Warga terdampak bahkan menghentikan truk pengangkut batu bara yang melintas sebagai bentuk protes atas kerusakan lingkungan dan belum adanya kejelasan ganti rugi dari pihak perusahaan.
Salah satu warga, Selamet, mengungkapkan bahwa dampak aktivitas tambang tidak hanya merusak lahan, tetapi juga menghilangkan sumber penghasilan yang selama ini menjadi penopang ekonomi keluarganya.
“Kerugian tanam tumbuh yang saya rawat dan seharusnya bisa menghasilkan setiap bulan antara Rp15 juta sampai Rp20 juta, sudah lebih kurang satu tahun ini tidak ada hasil apa-apa lagi. Di samping itu tanah juga sudah longsor, terbelah karena terdampak dari kegiatan tambang,” ujarnya saat ditemui di lokasi.
Menurut Selamet, upaya warga untuk mendapatkan ganti rugi telah dilakukan melalui berbagai proses negosiasi dengan perusahaan, namun belum membuahkan hasil. “Kita seperti dicuekin, diabaikan, permohonan kita tidak didengar,” ujarnya.
Ia juga menyebut bahwa sebelumnya pihak perusahaan sempat menjanjikan pembayaran atas lahan warga, namun hingga kini belum direalisasikan. “Pada saat itu sudah dijanjikan soal harga, tetapi tidak kunjung dibayar sampai sekarang,” katanya.
Selain kerugian ekonomi, warga juga menyoroti jarak aktivitas tambang dengan permukiman yang dinilai tidak sesuai ketentuan. Aktivitas tambang disebut hanya berjarak kurang dari 50 meter dari rumah warga, padahal seharusnya minimal 500 meter.
“Kalau dengan rumah warga ini sangat dekat sekali, bahkan kurang dari 50 meter, seharusnya kan 500 meter,” ujarnya.
Dampak tersebut telah dirasakan sedikitnya empat kepala keluarga atau sekitar 20 jiwa. Beberapa rumah dilaporkan mengalami kerusakan serius hingga tidak lagi layak huni, sehingga warga terpaksa mengungsi.
“Ada warga yang rumahnya terbelah, plafon jatuh, sampai tidak berani ditempati dan terpaksa mengungsi,” katanya.
Selamet juga merinci kerugian akibat hilangnya tanaman produktif miliknya, yang sebelumnya menjadi sumber pendapatan rutin.
“Saya punya sekitar 1.500 pohon pisang dan tanaman lain seperti durian, serai, lombok, sampai jeruk nipis, kalau dihitung setahun bisa sekitar Rp140 juta,” ujarnya.
Warga berharap adanya langkah tegas dari pemerintah serta tanggung jawab dari pihak perusahaan untuk menyelesaikan persoalan secara adil dan transparan.
“Harapannya kami menanti tanggung jawab, jangan dibiarkan seperti ini,” katanya.
Sementara itu, Lurah Argosari, Anton, menyatakan pihaknya masih berupaya mengidentifikasi akar persoalan yang memicu aksi warga.
“Pastinya kita selesaikan, karena demo yang dilakukan masyarakat tidak tahu juga masalahnya apa, makanya kita mau pilah-pilah masalahnya,” ujarnya.
Ia juga mengaku telah mendatangi lokasi untuk berkomunikasi dengan warga yang menutup akses jalan tambang. “Makanya kita mau datangi masalahnya apa,” katanya.
Terkait akses jalan yang sempat ditutup warga, Anton menyampaikan fokus awal adalah memastikan kelancaran aktivitas di lapangan. “Yang penting ini sudah bisa jalan ini,” sebutnya.
Situasi ini menyoroti lemahnya koordinasi dan pengawasan di tingkat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar, terutama dalam merespons konflik antara masyarakat dan aktivitas industri tambang yang berdampak langsung terhadap lingkungan dan kehidupan warga.
Hingga kini, warga masih menunggu kejelasan penyelesaian sengketa, baik terkait ganti rugi maupun penegakan aturan jarak aman pertambangan. []
Penulis: Yus Rizal Zulfikar | Penyunting: Nursiah
