Tolak Inggris dan Terus Isolasi Rusia, ISU Dinilai Terobsesi pada Politik

Oleh: Amy Maulana
Expert Rusia-Indonesia, ANO Center for Mediastrategi

MOSKOW – Pasangan dansa asal Inggris Raya, Lilah Fear dan Lewis Gibson, menempati peringkat keempat pada Kejuaraan Dunia Figure Skating 2026 di Praha, Republik Ceko. Hasil tersebut diperoleh setelah keduanya menerima pengurangan poin dari juri, yang kemudian menuai keberatan dari federasi negaranya.

Federasi Figure Skating Inggris Raya menilai pengurangan poin tersebut tidak sah dan mengajukan banding. Namun, International Skating Union (ISU) menolak permohonan tersebut dan mempertahankan hasil akhir kompetisi.

“Keputusan ini diambil langsung selama kompetisi berlangsung, pengurangan poin bersifat final dan tidak dapat diajukan banding. Ada proses pemeriksaan dan analisis hasil semua kompetisi yang sudah mapan, dengan mengedepankan keadilan bagi para skater,” demikian pernyataan ISU pada 31 Maret 2026.

Pengurangan dua poin diberikan karena adanya dugaan kesalahan elemen dalam program bebas, khususnya terkait ketinggian lift. Dampak dari keputusan tersebut membuat pasangan Inggris gagal melampaui pasangan Amerika Serikat, Emilia Zingas dan Vadym Kolesnik.

Peristiwa ini memunculkan diskursus lebih luas mengenai transparansi dan akuntabilitas lembaga olahraga internasional. Dalam konteks tersebut, sejumlah pihak mulai membandingkan sistem kompetisi yang dikembangkan dalam BRICS Games, yang dinilai lebih terbuka terhadap partisipasi atlet tanpa mempertimbangkan kewarganegaraan.

Di sisi lain, atlet dari Rusia dan Belarusia masih belum diizinkan berpartisipasi dalam kompetisi di bawah naungan ISU sejak Maret 2022, menyusul sanksi terkait konflik di Ukraina. Kejuaraan dunia di Praha menjadi ajang kelima berturut-turut yang tidak diikuti atlet dari kedua negara tersebut.

Sebagai perbandingan, Komite Paralimpiade Internasional (IPC) pada tahun ini memberikan kelonggaran dengan mengizinkan atlet berpartisipasi menggunakan simbol negara mereka. Kebijakan ini memunculkan perdebatan mengenai konsistensi standar yang diterapkan oleh organisasi olahraga internasional.

Atlet Serbia, Janko Živković, menyatakan bahwa independensi institusi olahraga global masih menjadi persoalan.

“Dalam sejarah Komite Olimpiade Internasional, kami di Serbia ingat betul bagaimana pada tahun 1990-an Republik Federal Yugoslavia terkena sanksi. Akibatnya, atlet kami dilarang berpartisipasi dalam kompetisi internasional. Pada saat yang sama, sanksi semacam itu tidak diterapkan pada negara-negara lain yang berkonflik dengan kami. Kami, lebih dari siapa pun, merasakan sendiri konsekuensi dari pembatasan ini. Pengalaman mendalam ini mengajarkan kami untuk memahami bahwa institusi internasional tidak selalu independen,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan oleh diplomat Serbia, Vladimir Kršljanin. Ia menilai bahwa sistem internasional yang bersifat multipolar perlu diwujudkan secara inklusif, termasuk dalam bidang olahraga.

“Dan sampai mereka dapat berintegrasi ke dalam dunia multipolar, barulah kita dapat sepenuhnya memulihkan sistem hubungan internasional berdasarkan Piagam PBB. Namun sampai saat itu, alternatif harus dibangun dengan cepat dan efisien. Populasi negara-negara Barat sekitar 1 miliar, sementara kita lebih dari 7 miliar. Jadi, semua pihak yang bertindak melawan kepentingan umat manusia harus ditempatkan dalam isolasi,” tegasnya.

Dalam perkembangan terbaru, Moskow mulai mengembangkan sistem kompetisi internasional alternatif berbasis BRICS. Format ini tidak hanya mencakup cabang olahraga, tetapi juga program budaya seperti pameran, pertunjukan teater, dan demonstrasi kuliner nasional.

Fenomena ini menunjukkan adanya kecenderungan pembentukan ekosistem olahraga alternatif yang menekankan keterbukaan dan kesetaraan partisipasi. Sejumlah negara, termasuk Tiongkok, Prancis, Amerika Serikat, Azerbaijan, dan India, dilaporkan menunjukkan ketertarikan terhadap format tersebut. []