Transparansi Dana Desa Jadi Fokus Ketua Baru Apdesi Kutim

KUTAI TIMUR – Alimuddin, Kepala Desa Kandolo, resmi dilantik sebagai Ketua DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kutai Timur periode 2025–2030. Ia menegaskan ingin membawa perubahan besar, mulai dari transparansi pengelolaan dana desa hingga memperkuat kapasitas kepala desa.

Dalam sambutannya di Hotel Royal Viktoria, Minggu (16/02/2026), Alimuddin mengakui selama ini masih ada kekurangan dalam kapasitas kepala desa di Kutim. “Sejujurnya, SDM kami masih terbatas. Mental dan pengalaman kami juga berbeda dibanding politisi profesional di luar sana,” katanya usai dilantik oleh Ketua DPD Apdesi Kaltim Suwali.

Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan DPD Apdesi Kaltim Nomor 004/SKEP/DPD-APDESI-Kaltim/XII/2024 tertanggal 15 Agustus 2024. Alimuddin didampingi Sekretaris Andi Herman (Kepala Desa Teluk Panda) dan Bendahara Benny (Kepala Desa Benua Baru).

Alimuddin menegaskan, kehadiran Apdesi bukan sekadar formalitas. Ini kali pertama di Kutim digelar Rapat Kerja (Raker), Rapat Koordinasi (Rakor), dan pelantikan resmi dalam satu rangkaian kegiatan.

“Kami ingin menunjukan bahwa Apdesi adalah organisasi resmi dan terstruktur, bukan organisasi dadakan,” tegasnya. Ia mengajak seluruh kepala desa menegakkan konstitusi organisasi dan merajut kembali komunikasi yang sempat terhenti.

Menurut Alimuddin, Apdesi bukan alat untuk menentang pemerintah daerah, tetapi pendamping program pembangunan agar lebih tepat sasaran. “Setiap desa punya visi misi sendiri. Tapi kami berkomitmen mengawal program bupati, memastikan hak-hak masyarakat bisa diterima secara adil,” ujarnya.

Terkait maraknya kasus hukum yang menjerat kepala desa, Alimuddin mendorong pencegahan lebih diutamakan. “Pendampingan hukum penting, tapi preventif lebih utama. Mari kita buka desa untuk publik, sehingga risiko pelanggaran bisa diminimalkan,” katanya.

Ia juga menepis stigma desa sebagai sarang korupsi. “Kalau dibanding institusi lain, persentasenya kecil. Hanya karena jumlah desa banyak, tampak besar di mata publik,” jelasnya.

Selain itu, Alimuddin menyampaikan koordinasi dengan pemerintah kabupaten melalui DPMDES telah berlangsung untuk menyiapkan pelatihan pengelolaan anggaran desa. Program ini dijadwalkan triwulan kedua 2025, dengan pemateri dari Kejaksaan dan Inspektorat.

Ketua DPD Apdesi Kaltim, Suwali, menambahkan, kondisi keuangan desa yang menantang saat ini terjadi di seluruh Indonesia. “Organisasi ini menjadi wadah bagi kepala desa untuk menyuarakan aspirasi, merangkum masalah, dan memanfaatkan peluang dana di luar anggaran rutin,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala DPMDES Kutim Basuni menyambut baik pelantikan dan berharap Apdesi dapat menjadi mitra strategis pemerintah kabupaten. “Permasalahan desa bisa dikompilasi dan disampaikan ke bupati. Kita harus diskusi intens agar solusi tepat sasaran,” katanya.

Pelantikan dihadiri Ketua Komite I DPD RI Andi Sofyan Hasdam, Anggota DPRD Kaltim Agus Aras, para kepala desa, serta sejumlah tamu undangan.

Sebelumnya, Sabtu (15/02/2026) malam, Alimuddin memimpin langsung Rakor dan Raker untuk merumuskan visi, misi, dan program kerja satu periode ke depan. []

Redaksi